Bisnis.com, PEKANBARU - Presiden Joko Widodo meminta keseriusan semua pihak untuk segera bertindak dan menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi setiap tahun di Riau.
Dalam lawatannya di Pekanbaru, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua pemangku kepentingan sudah mengetahui persoalan yang menyebabkan karhutla. Begitu juga dengan langkah pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan saat muncul titik api.
“Tidak ada terobosan dan solusi baru, tinggal masalah niat dan kemauan untuk bertindak, karena semuanya sudah mengetahui masalahnya,” katanya di Pekanbaru, Rabu (26/11/2014).
Jokowi menuturkan pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat terkait penyelesaian karhutla yang berdampak pada bencana asap. Seluruh pemangku kepentingan harus mulai melaksanakan rencana aksi yang diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan pada tahun depan.
Heru Prasetyo, Kepala Badan REDD+ Indonesia, mengatakan Presiden menargetkan tidak ada lagi karhutla dan kabut asap pada 2015. Untuk
itu pihaknya menyiapkan rancangan regulasi yang mengatur tata kelola kawasan hutan dan lahan gambut.
Salah satu yang diusulkan adalah sistem informasi perizinan kehutanan untuk mencegah perambahan dan pembakaran kawasan hutan untuk penyiapan lahan. Selama ini tumpang tindih perizinan kerap menjadi penyebab utama perambahan kawasan hutan secara ilegal.
“Kami juga menyampaikan sudah ada audit terhadap perusahaan dan pemerintah daerah terkait kepatuhan menjalankan komitmen pencegahan
karhutla,” ujarnya.
Heru juga mengatakan pihaknya akan mengusulkan pengaturan jumlah kanal dalam satu kawasan gambut untuk menjaga muka air lahan gambut. Dengan begitu, kelembaban lahan gambut dapat dijaga, sehingga tidak menjadi sumber api penyebab karhutla.
Selama ini, kebakaran lahan gambut disebabkan banyaknya kanal yang dibuat di sebuah kawasan, sehingga gambut menjadi kering dan mudah
terbakar. Kanal tersebut dibuat agar kawasan gambut dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan oleh masyarakat dan perusahaan.
Sementara itu, Nana Suparna, Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), mengatakan pengusaha
menginginkan kepastian perizinan dalam mengelola kawasan hutan untuk industri.
“Selama ini kami disalahkan apabila ada perambah dan sengketa perizinan pada lokasi izin yang dikeluarkan pemerintah. Ini jelas merugikan kami,” katanya.
