Bisnis.com, JAKARTA--Berikut isi lengkap Surat Menko Polhukam tertanggal 25 November 2014 soal 'larangan' pelaksanaan Munas Golkar 30 November di Bali, sebagaimana diperoleh Bisnis.com, Rabu (26/11/2014).
1. Rencana Munas ke IX Partai Golkar akan diselenggarakan pada bulan Januari 2015.
2. Dalam Rakernas Partai Golkar di Kota Yogyakarta diputuskan sepihak oleh Ketua Partai Golkar untuk memajukan penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar pada tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali.
3. Pada Rapat Pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar hari Selasa 25 November 2014 pukul 15.30 WIB terjadi bentrokan antara yang pro dan kontra penyelenggaraan Munas ke IX di Bali tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014, sehingga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka.
4. Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, yang menghadirkan lebih banyak kader Partai Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia, maka Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno meminta jajaran Polri tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali.
5. Menko Polhukam juga meminta pimpinan Partai Golkar untuk menunda penyelenggaraan Munas ke IX tanggal 30 November s/d 3 Desember 2014 di Bali dengan pertimbangan sbb:
a. Akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali.
b. Dengan kader yang hadir lebih banyak, potensi konflik akan lebih besar sehingga membuat citra bangsa Indonesia akan buruk di mata dunia internasional.
c. Hal tersebut akan membuat negara-negara di dunia mengeluarkan "travel warning" bagi WN nya yang akan berlibur di Bali.
d. Sehingga akan merugikan sektor kepariwisataan di Indonesia.
6. Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar untuk tetap menyelenggarakan Munas ke IX pada pertengahan Januari 2015 di Jakarta.
Jakarta, 25 November 2014
Menko Polhukam
Tedjo Edhi Purdijatno
