Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengingatkan pemerintah agar tidak mencampuri urusan internal partai tersebut menyusul kisruh yang terjadi baru-baru ini.
Menurutnya, langkah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno melarang kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar 30 November-3 Desember 2014 di Bali merupakan tindakan tidak terpuji.
"Saya berharap agar pemerintah tidak mengintervensi masalah internal Partai Golkar. Kalau diintervensi akan berakibat negatif, kami mohon agar dapat ditarik statement Menko Polhukam yang melarang Polri mengeluarkan izin munas tersebut," ujar Fadel di Gedung DPR, Rabu (26/11/2014).
Fadel mengatakan meski Tedjo merupakan kader partai Nasdem, Menko Polhukam Tedjo Edhie harus bisa membedakan posisinya sebagai pejabat publik atau sebagai orang partai. Karena, itu kalau dia sampai melarang-larang kepolisian mengeluarkan izin kegiatan partai sama saja mencampuri urusan partai lain, ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Munas Golkar Bali, Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan izin Kapolda untuk menggelar Munas di provinsi tersebut. Dia menambahkan bahwa setiasp partai punya masalah internal dan hal itu biasa sehingga tidak harus negara campur tangan.
"Kapolda saja bilang kondusif dan kita sudah dapat izin dari Kapolri. Kami berharap Pak Tedjo jangan sampai menjadi politisi yang meninggalkan sikap ksatrianya sebagai seorang laksamana angkatan laut," ujarnya.
