Bisnis.com, JAKARTA-- Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Kapolda Bali dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk tidak memberikan izin kepada Partai Golkar mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) ke VII di Bali pada 30 Nopember 2014.
Pasalnya, menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Munas Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali nanti berpotensi terjadi bentrokan antara massa yang pro Ketua Umum Partai GolkarmAburizal Bakrie atau Ical dan massa yang kontra dengan Ical.
"Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Partai Golkar, Jakarta," tutur Neta dalam siaran pers yang diterima Bisnis di Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Neta menambahkan, bahwa saat ini kondisi di Bali sangat kondusif. Namun jika Munas Partai Golkar tetap akan diselenggarakan di Bali, maka diyakini akan mengganggu keamanan dan merusak kondisi yang sudah kondusif seperti saat ini.
"Jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu mengganggu stabilitas kamtibmas di Bali," kata Neta.
Karena itu, untuk menghindari tragedi kerusuhan yang lebih besar pada saat Munas Partai Golkar di Bali, maka IPW menyarankan agar Kapolda Bali dan Kapolri melarang Munas Partai Golkar dilaksanakan.
"Kapolda Bali dan Kapolri perlu melihat bahwa fakta ini bisa mengganggu kamtibmas di Pulau Bali. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagi Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan Munas Golkar. Bagaimana pun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi dunia internasional. Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elit politik, kepentingan nasional terabaikan," tukas Neta.
