Bisnis.com, JAKARTA - Partai Nasional Demokrat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo melarang Menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkatnya melakukan rapat dengan DPR.
"Dari posisi Nasdem sendiri, surat presiden itu bagus, karena presiden menyadari bahwa DPR saat ini sedang menyelesaikan perjanjian damai yang ditandatangani sepuluh fraksi berupa revisi UU MD3 dan revisi UU itu saat ini sedang berlangsung," ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate di Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Lanjutnya, bila pada saat revisi UU dilakukan dan pada saat yang sama menteri datang melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR bisa berdampak menyulut kembali tensi politik yang memungkinkan proses revisi UU MD3 diperhambat.
"NasDem melihat satu langkah yang bijak dari presiden untuk memungkinkan suasana yang cooling down di DPR sehingga revisi UU MD3 segera dilakukan," kata Johnny.
Setelah UU direvisi dan alat kelengkapan terbentuk dengan baik kemudian pimpinan diisi dengan lengkap maka DPR dapat bekerja secara optimal, barulah rapat kerja dan rapat dengan pemerintah dapat dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
