Bisnis.com, JAKARTA-- Gerakan terorisme di Indonesia dinilai masih menjadi ancaman terbesar bagi NKRI dan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.
Terlebih, saat ini penyebaran gerakan terorisme mulai menguat di berbagai sosial media dan di beberapa website. Karena itu, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane pemerintahan Jokowi-JK harus menyikapi hal tersebut dengan serius.
"Ancaman terorisme di pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi," tutur Neta dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).
Menurut Neta, solusi untuk menutup gerakan terorisme di Indonesia yang berasal dari dalam dan luar negeri yaitu dengan menutup dan memblokir semua website dan sosial media yang berbau gerakan-gerakan radikalisme.
Hanya Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), menurut Neta, yang memiliki Kewenangan penuh untuk menutup dan memblokir website serta sosial media berbau gerakan radikalisme.
Neta berharap Jokowi-JK nanti dapat menempatkan tokoh yang dinilai profesional untuk menempati posisi Menkominfo, bukan lagi orang partai politik seperti sebelumnya.
"Posisi Menkominfo hendaknya tidak lagi diisi oleh orang partai, tapi diisi oleh figur profesional," ujar Neta.
Pasalnya, pada era Pemerintahan SBY, Menkominfo, Tifatul Sembiring dinilai tidak tegas dan takut untuk menutup berbagai website serta sosial media berbau gerakan radikalisme.
"Akibatnya, para teroris bisa dengan bebas mensosialisasikan misi, ajaran dan gerakannya," kata Neta.
Kondisi bebasnya gerakan radikalisme yang masuk ke Indonesia melalui website dan sosial media, membuat Ibukota DKI Jakarta dinilai IPW sebagai daerah rawan gerakan radikalisme dan menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan ke dua di Indonesia saat ini.
"Kondisi ini membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjara rakitan kian melebar," tukas Neta.
Berdasarkan data IPW, saat ini urutan daerah yang rawan teroris pertama adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Klaten, Solo, Jawa Timur, Bima, Maluku dan Papua.
"Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar) dan Klaten (Jateng)," tukas Neta.
