Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan untuk membagi jumlah posisi menteri yang akan diisi oleh orang asal partai politik sebanyak 16 posisi bukanlah bentuk dari politik bagi-bagi kursi.
Jokowi, sapaan akrabnya, menjelaskan politik bagi-bagi kursi adalah memberi jatah kursi menteri sebelum suatu partai politik setuju untuk mendukung calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kalau yang namanya bagi-bagi kursi itu belum berangkat sudah bilang ikut saya ya, saya beri empat, gabung dengan saya ya saya beri tiga, gabung dengan saya ya saya beri menteri utama," katanya di Balai Kota, Selasa (16/9/2014).
Gubernur DKI itu mempersilahkan para parpol pendukungnya untuk menyetor nama-nama calon menteri. Berapapun jumlahnya akan diterima.
"Setor nama menteri 100 enggak apa-apa, 20 enggak apa-apa, 10 juga enggak apa-apa. Silakan, tapi keputusan terakhir di saya," lanjutnya.
Sementara itu untuk alokasi jumlah posisi untuk masing-masing parpol pendukungnya, Jokowi tidak menampik bahwa PDIP memdapat posisi menteri paling banyak.
Namun, Mantan Walikota Kota Solo itu tidak menyebutkan hal tersebut secara gamblang.
"Misal PDIP saya beri satu, Nasdem saya beri sepuluh, logikanya masuk enggak? Ini sama saja kayak partai pemenang pileg enggak jadi ketua dewan,"
tandasnya.
Seperti diketahui, Jokowi mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya di Kantor Transisi, Senin (15/9/2014).
Jumlah kementeriannya sama seperti di era Presiden SBY, yaitu 34 kementrian.
Sebanyak 18 posisi akan diisi dari kalangan profesional, sedangkan 16 posisi diisi dari kalangan parpol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
