Bisnis.com, KIEV - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko Sabtu sepakat dalam pembicaraan telepon bahwa gencatan senjata di Ukraina timur pada umumnya disepakati, namun mengatakan langkah lebih lanjut diperlukan untuk menjadikannya lebih tahan lama.
Gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia mulai berlaku pada Jumat malam, bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas yang bertujuan untuk mengakhiri lima bulan pertempuran di Ukraina timur.
"Kedua pemimpin] juga menekankan perlunya keterlibatan maksimal Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) dalam memantau situasi ... dan untuk kerja sama dalam memberikan Ukraina serta bantuan kemanusiaan internasional," kata kantor Poroshenko dalam satu pernyataan.
Presiden Ukraina sebelumnya mengatakan akan melakukan segala kemungkinan untuk membangun gencatan senjata di Ukraina timur.
"Kami akan melakukan segala kemungkinan untuk membangun gencatan senjata. Tentara kehilangan nyawa mereka, warga tak berdosa mati. Saya, sebagai Presiden, akan melakukan segala kemungkinan," kata Poroshenko pada jumpa pers dalam temu puncak NATO di Wales.
Poroshenko menambahkan bahwa ia menyematkan harapan pada pertemuan kelompok kontak mendatang di Minsk yang akan diselenggarakan pada 5 September.
Pada Kamis, dalam perjalanan dari pertemuan puncak NATO, Poroshenko melakukan pertemuan dengan Presiden Polandia Bronislaw Komorowski.
Dalam pertemuan tersebut, Poroshenko menyatakan bahwa dokumen yang disediakan untuk tahap pelaksanaan rencana perdamaian bisa ditandatangani selama konsultasi kelompok kontak mendatang di Minsk.
Menurut situs resmi Poroshenko, pemimpin Ukraina menyatakan harapan bahwa implementasi aktual dari rencana perdamaian akan dimulai pada Jumat.
Pada Rabu, Presiden Rusia Vladimir Putin menguraikan rencana tujuh pasal untuk penyelesaian krisis di Ukraina, menyerukan Kiev untuk menarik pasukan dari daerah tenggara negara itu dan milisi untuk menghentikan gerak maju militer.
Rencana tersebut juga mencakup usulan untuk pasukan pemantau internasional, pembentukan koridor kemanusiaan, larangan penggunaan pesawat tempur di daerah perkotaan, pertukaran tahanan mencakup semua pihak, formula dan perbaikan akses-kru langsung ke infrastruktur yang hancur di daerah-daerah yang dilanda perang.
