Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK diprediksi hanya akan berlangsung singkat dan tak lebih dari masa 2 tahun saja.
Kalau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak berhati-hati dalam mengelola perekonomian negara maka periode pemerintah bisa berlangsung dua tahun mengingat tantangan yang dihadapi lebih besar dari pemerintahan sebelumnya.
Demikian dikemukakan oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam diskusi bertema “Membedah RAPBN 2015” di Gedung DPR, Kamis (21/8/8/2014).
Selain Rizal, pembicara lain dalam diskusi itu adalah anggota DPR Hendrawan Supratikno yang merupakan anggota tim ekonomi pasangan capres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pembicara lainnya adalah pengusaha nasional John Riyadi.
Menurut Rizal, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengawali kekuasaanya, secara umum perekonomian Indonesia diuntungkan oleh permintaan komoditas yang cukup tinggi dari luar negeri.
China dan India, misalnya, membutuhkan bahan mentah seperti batu bara dan minyak bumi juga minyak sawit dalam jumlah besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, ujar Rizal, permintaan atas komoditas ekspor Indonesia itu cenderung menurun.
Sedangkan dari sisi politik, kekuatan oposisi pemerintahan mendatang juga jauh lebih konfrontatif mengingat kenyataan rivalitas saat kampanye.
Sedangkan di parlemen kekuatan oposisi mencapai dua pertiga yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kalau pemerintah baru mendatang tidak hati-hati, umurnya bisa dua tahun saja,” ujar Rizal.
Rizal menggarisbawahi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang dia ibaratkan seperti jebakan batman atau batman trap.
Persoalan quatro defisit atau empat defisit, menurutnya, menjadi isu utama yang harus diselesaikan.
Selain menghadapi defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan, Indonesia dihadapkan pada defisit neraca pembayaran dan defisit anggaran, ujarnya.
Pemerintahan mendatang juga diwarisi “bom waktu” yang siap meledak kalau Jokowi tidak canggih mengelola ekonomi.
Rizal menyebutkan salah satu jebakan bom waktu itu adalah postur APBN yang tidak memberi ruang gerak yang luwes bagi Jokowi untuk membenahi perekonomian.
Sementara itu, John Riyadi menegaskan salah satu ancaman terhadap perekonomian nasional dari segi eksternal adalah soal kebijakan bank sentral AS yang dipastikan akan menaikkan tingkat bunga.
Dengan kebijakan itu, ujarnya, capital outflow dari Indonesia akan tinggi mengingat daya tarik suku bunga di AS lebih tinggi.
Kondisi itu juga diperburuk dengan perkiraan nilai rupiah yang dipatok sebesar Rp13.000 kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa (status quo).
Dia merujuk pada prediksi lembaga keuangan global Goldman Sachs.
Namun demikian, John menegaskan bahwa dalam kondisi demikian Indonesia tidak akan bangkrut mengingat pelemahan rupiah di satu sisi juga menguntungkan ekspor.
Hanya saja, John sependapat dengan Rizal bahwa tantangan yang dihadapi Jokowi saat memulai pemerintahannya dinilai lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi SBY ketika mulai berkuasa sepuluh tahun lalu.
