Bisnis.com, SEMARANG — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Jateng turun tangan untuk menyelesaikan sengketa lahan atas mega proyek PLTU berkapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) di wilayah tersebut.
Ketua Apindo Jateng Frans Kongi menghendaki penyelesaian sengketa lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebanyak 13% dari 226 hektar mestinya rampung sebelum batas finansial closing hingga Oktober 2014 mendatang habis.
“Jangan sampai investor berpindah keluar dari Jateng, ini sangat merugikan perekonomian secara luas,” papar Frans kepada Bisnis, Senin (18/8/2014).
Pihaknya menekankan kepada Pemprov Jateng untuk pro aktif kepada Pemkab Batang perihal negoisasi dengan warga yang menolak pembebasan lahan tersebut. Pasalnya, adanya mega proyek PLTU terbesar se-Asia itu dapat menopang kekurangan pasokan listrik di Jawa pada 2018 mendatang.
“Minimal lima tahun sampai 10 tahun ke depan, pasokan listrik aman,” paparnya.
Adanya mega proyek tersebut, menurut Franky, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.
Menurutnya, bisnis perhotelan dan properti akan bertumbuh di daerah tersebut. Selain itu, kata dia, industri kecil dan menengah (IKM) akan mendapat manfaat yang cukup besar.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan keputusan pembangunan PLTU pengganti di Batang oleh pusat dinilai akan menguntungkan Jawa Tengah. Pasalnya, jika nantinya kedua dibangun, wilayahnya akan mendapatkan dobel energi secara bersamaan.
"Kita kasih PR mereka untuk menyelesaikan, kalau dia bisa teruskan. Kalau nggak sanggup ya sudah. Mereka sudah lempar handuk dan investornya akan kita serahkan juga ke PLN,” paparnya.
Ganjar menegaskan perihal alotnya pembebasan lahan di Batang saat ini adalah terkait harga tanah, bukan isu lingkungan.
"Ingat isu yang menjadi masalah adalah harga tanah, kalau itu kan urusan rumah tangga mereka sendiri,” terangnya.
Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menginginkan keberlanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2X1000 MW tetap dilaksanakan di Batang seiring dengan dukungan dari berbagai pihak.
Hal itu dipaparkan Bupati untuk menyikapi pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung pekan lalu yang berencana memindahkan mega proyek PLTU di wilayah lain apabila permasalahan pembebasan lahan tidak kunjung selesai.
Bupati mengatakan alasan PLTU tetap di Kabupaten Batang karena keberadaan PLTU memunculkan efek domino yang luar biasa bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Batang.
Menurutnya, hal ini sudah terlihat dari banyaknya eksodus perusahaan atau pabrik dari Jakarta dan Jawa Barat yang pindah ke Batang. Oleh karena itu, Bupati berharap forum tersebut bisa memunculkan kesepakatan bersama untuk menentukan masa depan masyarakat Batang.“Bukan untuk saya tapi untuk seluruh rakyat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang,” papar Bupati.
General Manager (GM) PLN Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta, Djoko R Abumanan, mengaku siap menjalankan instruksi Kementerian Perekonomian untuk melanjutkan pembebasan 13% sisa lahan PLTU Batang yang hingga saat ini belum menunjukkan titik temu. Oleh karena itu, katanya, PLN siap mengambil alih pembebasan lahan 13% tersebut.
“Kami ini perusahaan pemerintah, seandainya pemerintah memerintahkan untuk melakukan sesuatu hal, kami pasti siap untuk melaksanakannya. Sisa 13% pembebasan lahan akan dilanjutkan PLN,” kata Joko.
Sebagai catatan, proyek PLTU adalah proyek hasil kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership / PPP) sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah. Proyek senilai US$ 4 miliar tersebut terbagi dalam dua kategori lahan, yakni lahan seluas 226 hektare (ha) untuk Power Block, dan 100 ha untuk jaringan transmisi dan gardu induk.
.jpeg?w=348&h=261)
