Bisnis.com, MANADO—Penyerapan anggaran 22 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) masih rendah sehingga menyebabkan terjadinya deviasi keuangan di bawah 5% hingga Juli 2014.
Pemprov Sulut menggelar rapat pimpinan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (EPPA) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil, Rabu (13/8/2014). Rapat itu diikuti Kepala SKPD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau balai di Pemprov Sulut.
Hasil rapat tersebut mendapati masih banyak SKPD yang merealisasikan penyerapan anggaran dan fisik yang belum memenuhi target alias masih rendah. Tercatat dari pagu anggaran Rp2,4 triliun, keuangan baru terserap 35% dan fisik 42%.
“Targetnya penyerapan keuangan 39% dan fisik 48% hingga Juli 2014,” ujar Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil, Rabu (13/8/2014).
Wagub menyebutkan sedikitnya 22 SKPD dan 15 UPTD/balai memperoleh rapor merah dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) karena deviasi keuangan di bawah 5%.
Oleh karena serapan keuangan yang sangat lambat, hal itu menyebabkan deviasi keuangan masih di bawah 5% hingga Juli 2014 .
Untuk itu, Kansil mendesak kinerja pengelola keuangan, seperti bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), termasuk panitia lelang, perlu mendapat perhatian ekstra dari pimpinan SKPD.
“Dengan demikian, tanggung jawab mereka lebih dimaksimalkan lagi, karena dari laporan yang masuk sudah ada pekerjaan telah selesai 100% tetapi proses pembayaran belum dilaksanakan,” tegasnya.
Dia menegaskan ini salah satu penyebabnya sehingga penyerapan anggaran di Pemprov Sulut menjadi rendah. “Semestinya saat pekerjaan selesai, maka keuangan juga harus tuntas jangan ditahan-tahan nanti yang rugi kita juga,” tuturnya.
