Bisnis.com, MANADO—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut harus berani melawan tekanan yang dilakukan DPRD dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menegaskan apabila pemerintah daerah (pemda) takut, maka yang nantinya jadi adalah bukan APBD prorakyat melainkan APBD yang disertai dengan kepentingan.
Menurut Adnan, tekanan DPR tidak hanya berlaku di daerah saja, tetapi juga terjadi di pusat. Namun demikian, perlawanan pemda harus memiliki alasan-alasan yang tepat sehingga anggota DRPD bisa memahaminya.
“Itu harus dilawan dengan keberanian. Penyusunan APBD harus transparan serta melibatkan kepentingan masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Sulut, Rabu (13/8/2014).
Jika ini mampu dilakukan, maka pasti DPRD akan mengerti, bahwa APBD yang disusun itu demi kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan.
Selain itu, Adnan juga berharap kiranya presiden terpilih nanti dapat menujuk aparat pengawasan pusat maupun daerah inspektorat (pengawasan independen) yang merupakan kewenangan gubernur dapat memilih orang-orang terbaik.
“Sebab, selama ini pengawasan internal dianggap masih lemah dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Dia menyebutkan tren korupsi di Indonesia sudah berjemaat dan berkeluarga karena peran istri di dalamnya sangat dominan, seperti kasus-kasus yang sementara di tangan KPK saat ini.
Hal ini menunjukkan integritas penyelenggara negara semakin menurun karena korupsi sudah menjadi bagian kejahatan dunia sama dengan teroris dan narkoba.
Oleh karena itu, dia mendorong pemda untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Adnan, lemahnya penyusunan APBD karena banyak kepentingan di dalamnya.
Sementara itu, hasil studi KPK di Sulut tahun lalu menunjukkan komitmen antara pihak ketiga dengan panitia lelang secara umum terdapat peningkatan tren, seperti di Bitung, Minahasa, dan Sangihe.
