Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Prorakyat.
Berdasarkan informasi dari Inspektorat Provinsi Sulut, para bupati/wali kota serta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sulut hadir dalam acara tersebut.
Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang menuturkan hasil dari sosialisasi ini akan langsung diterapkan dalam pelaksanaan APBD-Perubahan 2014 dan APBD 2015, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota se- Sulut.
“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen kami untuk membangun Sulut tanpa korupsi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/8/2014).
Sementara itu, pada malam hari ini para bupati/wali kota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan gubernur secara bersama-sama akan menandatangani dokumen pengawasan di Hotel Sintesa Peninsula, Manado.
Usai acara tersebut dilanjutkan dengan seminar pencegahan korupsi dengan narasumber yang berasal dari KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Irjen Kemendagri, Polda Sulut, dan Kejati Sulut serta akan dilaksanakan pengukuhan pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Sulut.
