Bisnis.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bahwa isu mengenai Koptu Rusfandi, yang mendata preferensi pilihan warga menjelang pilpres, tidak akan berdampak secara sistemis terhadap organisasi TNI.
"Tidak, karena lokusnya di satu tempat, dan karena memang tidak ada perintah dari Panglima kepada Babinsa," kata Moeldoko dalam siaran persnya di Base Ops Halim Perdanakusumah, Minggu (8/6/2014).
Moeldoko juga mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan prajurit di kalangan Babinsa adalah sebuah kewajaran, "Dia manusia yang punya naluri dan tanggung jawab. Jadi kalau ada salah, ya wajar. Wong lulusan SMP dan SMA."
Lebih lanjut, Moeldoko sekali lagi menekankan bahwa Babinsa bukanlah milik partai tertentu, melainkan milik masyarakat.
Dia pun kembali menekankan bahwa dirinya beserta jajarannya akan terus berupaya untuk menjaga kenetralannya dalam pilpres 2014.
Namun, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya, Moeldoko akan bertanggung jawab sepenuhnya. Dia juga mengimbau agar masyarakat tak mengembangkan isu sendiri secara negatif.
"Seandainya ada babinsa yang melakukan penyimpangan di lapangan, lakukan hal-hal yang baik, foto dia, cari saksi dia. Setelah itu laporkan ke pimpinannya. Bukan mengembangkan isu yang semrawut seperti ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Jenderal TNI bintang empat ini menyampaikan bahwa berdasarkan pengusutan Bawaslu, pendataan yang dilakukan oleh Koptu Rusfandi bukanlah sebuah pelanggaran. Berbeda dengan TNI AD yang justru menghukum Koptu Rusfandi dan atasannya, Kapten Inf. Saliman.
