Bisnis.com, RAMALLAH--Israel secara resmi telah memberitahu pihak Palestina bahwa Israel akan memboikot pemerintah persatuan baru Palestina, kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
"Israel menghukum kami sebab kami sepakat dengan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) guna mencapai perujukan dalam negeri dan mengakhiri perpecahan internal, yang telah lama kami idamkan," kata Abbas ketika ia menerima 73 pegiat perdamaian Prancis di kantornya di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, pada Sabtu (31/5/2014).
Seorang pejabat Palestina mengatakan Israel telah menolak permintaan izin dari tiga warga Palestina yang direncanakan diangkat sebagai menteri untuk menghadiri upacara pengambilan sumpah pemerintah baru persatuan Palestina di Tepi Barat.
Israel juga menahan hasil pajak dan tak memberikannya kepada Abbas pada April karena Presiden Palestina tersebut menandatangani kesepakatan dengan organisasi internasional, tindakan yang dikatakan oleh Israel "merusak pembicaraan perdamaian".
"Kami menangani seluruh masalah selangkah-demi-selangkah. Kami tak menanggapi keputusan Israel sebab kami tak ingin menjadi yang pertama menanggapi, tapi akan bereaksi terhadap setiap tindakan Israel dan kami akan menanggapinya," Abbas menambahkan.
Presiden Palestina itu mengatakan ia takkan pernah menyesalkan perujuan dengan HAMAS, dan pemerintah baru akan melihat cahaya pada Senin.
Kedua pihak di Palestina melihat manfaat dari kesepakatan persatuan, meskipun ketidak-sepakatan telah menghalangi mereka mencapai pemerintah semacam itu selama bertahun-tahun. Kesepakatan tersebut akan mengobati perpecahan yang merebak antara Fatah dan HAmas pada 2007, ketika HAMAS merebut kekuasaan atas Jalur Gaza.
"Pemerintah baru akan meliputi menteri teknokrat, yang tak memiliki hubungan dengan Fatah, HAMAS atau faksi politik lain," kata Abbas, sebagaimana dikutip Xinhua, Minggu (1/6/2014) pagi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakannya "mengakui Israel, mengutuk aksi teror dan mengakui resolusi serta konvensi internasional".
Pada Kamis (29/5/2014), Abbas menugaskan Perdana Menteri Rami Hamdallah untuk membentuk pemerintah persatuan yang disepakati oleh HAMAS di Jalur Gaza pada April, kendati ada perbedaan mengenai portofolio urusan luar negeri dan tahanan.
Sabtu pagi, Azzam El-ahmad, pemimpin delegasi Faksi Fatah ke dialog dengan HAMAS, mengumumkan pemerintah persatuan akan diumumkan pada Senin, dan menambahkan kabinet itu akan meliputi 15 sampai 17 menteri.
Juru Bicara HAMAS Sami Abu Zuhri mengatakan ia tak bisa mengkonfirmasi itu sementara perinciannya direncanakan diselesaikan pada Senin.
Di bawah blokade ketat yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir, HAMAS berjuang mempertahankan ekonomi Jalur Gaza dan membayar 40.000 pegawainya.
Sementara itu, Abbas ingin menghimpun dukungan dalam negerinya sejak ambruknya pembicaraan perdamaian yang diperantarai AS dengan Israel pada April. (Antara/Reuters)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
