Bisnis.com, JAKARTA- Koalisi Melawan Lupa dan Korban Pelanggaran HAM kecewa kepada Agum Gumelar selaku Ketua Persatuan Purnawirawan TNI dan POLRI (Pepabri) yang membatalkan jadwal audiensi mendadak.
Koalisi terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, Setara institute, ICW, Elsam dan keluarga korban HAM membuat pernyataan bahwa audiensi tersebut rencananya akan membicarakan soal pemecatan Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) silam.
Sebelumnya, pihak koalisi tersebut telah menyusun agenda pertemuan dengan Pepabri untuk membicarakan soal pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres Juli 2014 mendatang.
"Tetapi kami meminta maaf, audiensi batal karena ada sedikit kendala teknis dan politis," kata Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di Kantor Pepabri Jl. Diponegoro 53 Jakarta, Senin (26/5/2014).
Dia menambahkan, Koalisi Melawan Lupa dan Korban Hilang merasa perlu mengetahui alasan pemecatan Prabowo Subianto lantaran berkaitan dengan sepak terjangnya di Pilpres 2014.
Pihaknya tidak menginginkan salah satu calon presiden berasal dari kalangan yang pernah mengalami pemecatan. Untuk itu, kredibilitas Prabowo sama sekali dinilai tidak layak memimpin sebuah negara.
"Kami awalnya ingin memastikan ke Pak Agum sebagai seorang mantan Dewan Perwira terkait persyaratan KPU dari Prabowo untuk maju jadi capres," katanya.
Namun, karena pertemuan ditunda pihaknya akan menjadwalkan ulang dan meminta TNI untuk mengungkap ihwal pemecatan Prabowo tersebut.
Untuk diketahui, Prabowo merupakan mantan Danjen Kopassus yang banyak disebut sebagai pelaku penghilangan paksa korban hak asasi manusia pada peristiwa 1998.
Kini, Prabowo mencalonkan Presiden dari Partai Gerindra dan didukung oleh PKS, PKB, PAN, PBB dan Partai Golkar. Hatta Rajasa sendiri didaulat sebagai calon wakil presiden. Keduanya akan bertarung pada Pilpres 2014 melawan pasangan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.
