SBY Minta Kepala Daerah Bikin Kebijakan untuk Redam Inflasi

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pemimpin daerah tidak menjalankan kebijakan ekonomi yang bertabrakan dengan kebijakan ekonomi pusat.

Presiden mengatakan pemerintah daerah harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan dan regulasi baru, terutama di tengah ancaman inflasi tinggi.

Saat ancaman inflasi tinggi, lanjutnya, pemerintah harus menahan diri tidak menelurkan kebijakan yang malah meningkatkan dorongan terhadap inflasi

“Sudah tahu baru saja pemerintah menaikkan harga BBM, pemimpin [daerah] tambah lagi naikkan biaya tol, tarif listrik, pajak. Itu namanya tidak paham [inflasi],” kata SBY, Rabu (21/5/2014).

Kepala Negara mengatakan kebijakan-kebijakan seperti itu seharusnya baru dikeluarkan setelah dampak inflasi mereda atau pendapatan masyarakat meningkat.

Selain itu, SBY meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap tingkat harga dan persediaan komoditas pokok di wilayah masing-masing.

Presiden mengatakan pemda adalah titik terdepan pemerintah untuk mendeteksi lonjakan kebutuhan suatu komoditas dengan pendataan langsung ke pasar.

Selain itu, pemda juga diharapkan bisa mencegah produsen menetapkan kenaikan harga terlalu tinggi saat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan seperti penaikan BBM bersubsidi.

“Daerah yang lebih dekat dengan produsen dan konsumen bisa ikut mengontrol jangan sampai [BBM] kenaikannya cuma 5%, harga barang dinaikkan sampai 20%,” kata Presiden.