Bisnis.com, BANGKOK - Penjabat Perdana Menteri Thailand Niwatthamrong Boonsongphaisan, Selasa (20/5/2014), mengatakan telah meminta Komisi Pemilihan menyelenggarakan pemilihan umum pada 3 Agustus.
Niwatthamrong juga mengatakan akan berbicara dengan panglima tentara "sesegera mungkin" untuk mengakhiri kemelut politik di negara itu, beberapa jam setelah tentara memberlakukan undang-undang darurat.
"Pemerintah telah mengirim sepucuk surat kepada Komisi Pemilihan yang menyarankan agar menyelenggarakan pemilihan pada 3 Agustus yang kami fikir cocok waktunya," kata dia.
Jika komisi itu setuju, kata Niwatthamrong, lalu pemerintah bisa mengeluarkan dekrit pekan depan.
Pernyataan tentara Thailand tentang undang-undang darurat Selasa tidak berdampak pada pemerintah sementara, yang masih bertugas, kata juru bicara tentara.
"Undang-undang darurat ini hanya untuk memulihkan kedamaian dan ketenangan, tidak berurusan dengan pemerintah, yang masih bekerja seperti biasa," kata wakil juru bicara tentara, Kolonel Winthai Suvari, kepada Reuters.
PM Niwattumrong pada Selasa (20/5/2014) mendesak tentara bertindak sesuai dengan undang-undang dasar.
Desakan tersebut merupakan pernyataan resmi pertamanya sejak tentara memberlakukan keadaan darurat.
"Setiap tindakan harus mengikuti jalur damai, tanpa kekerasan dan pembedaan serta atas dasar kesetaraan berdasarkan atas aturan hukum," kata pernyataan tersebut.
Tentara tidak berembuk dengan pemerintah sebelum memberlakukan keadaan darurat pada Selasa pagi, yang disebutnya "bukan kudeta" namun bertujuan memulihkan ketertiban di tengah kekhawatiran akan perluasan kekerasan politik.
Niwattumrong menggantikan perdana menteri Yingluck Shinawatra, yang disingkirkan melalui putusan pengadilan bermasalah pada 7 Mei.
Pemerintahan sementara itu juga goyah karena pengunjuk rasa menentang pemerintah mencari dukungan dari senat Thailand untuk menggesernya dan menunjuk perdana menteri baru.
Menurut pengulas, senat Thailand tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan langkah tersebut.
Niwattumrong menginginkan pemilihan umum untuk segera menghentikan kemelut politik Thailand, yang sudah berjalan hampir tujuh bulan.
Sementara itu, pengunjuk rasa minta dilakukan perubahan sebelum pemilihan umum digelar untuk mengakhiri kekuatan Thaksin, saudara lelaki Yingluck dan mantan perdana menteri, dalam politik Thailand.
Perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, sososk bermasalah di tengah kemelut politik negara itu, Selasa mengatakan pemberlakuan keadaan darurat tidak boleh merusak demokrasi.
"Pemberlakuan keadaan darurat sudah diperkirakan, tapi saya harap tidak ada yang melanggar hak asasi manusia dan merusak demokrasi," kata pengusaha besar beralih menjadi politisi dan digulingkan dalam kudeta pada 2006 itu dalam Twitter-nya.
Thaksin tinggal dalam pengasingan sejak 2008 untuk menghindari hukuman penjara atas dakwaan korupsi, yang disebutnya berbau politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
