Bisnis.com, BANGKOK -- Kondisi Thailand yang tak berketentuan mengundang militer beraksi memberlakukan status darurat militer. Namun, hal itu berdampak pada perekonomian Negeri Gajah Putih tersebut.
Acuan indeks saham Thailand rontok ke level terendah hampir 2 pekan terakhir menyusul langkah otoritas militer yang memberlakukan darurat militer untuk meredam gejolak politik. Pada saat yang sama, baht meluncur turun setelah spekulasi terkait intervensi bank sentral menguat.
SET Index merosot 0,9% menjadi 1.397,40 pada pukul 11.22 siang di Bangkok, penurunan terbanyak sejak Kamis (8/5).
Baht tercatat terdepresiasi 0,6% dan merupakan kerugian terbesar selama 2 hari, sebelum diperdagangkan lemah 0,2% menjadi 32,52 per dolar.
“Beberapa investor asing tidak akan menyukai pemberlakuan darurat militer itu karena mengindikasikan situasi politik semakin keruh,” kata Prapas Tonpibulsak, Ketua Divisi Investasi Krungsri Asset Management Co., di Bangkok, Selasa (20/5/2014).
Tetapi, dirinya mengemukakan pemberlakuan darurat militer itu dapat memaksa politisi Thailand untuk bernegosiasi guna memecahkan isu politik yang pelik di negeri itu.
Berdasarkan data Bloomberg, yield obligasi pemerintah Thailand 4,5% yang jatuh tempo April 2024 naik 3 basis poin atau 0,03% menjadi 3,75%.
Namun, Panglima militer Thailand Prayuth Chan-ocha menegaskan langkah tersebut bukanlah kudeta dan bukan permasalahan yang harus dirisaukan masyarakat.
Langkah tersebut, ujar Prayuth, terpaksa diambil untuk menghentikan situasi politik yang semakin tidak menentu setelah Perdana Menteri Thailand dipaksa turun dari kekuasannya.
Sekadar informasi, otoritas militer memberlakukan darurat militer sehari setelah pemerintah mengumumkan ekonomi Thailand tumbang 0,6% pada kuartal I/2014 year-on-year (yoy).
Intervensi militer secara langsung terhadap politik Thailand merupakan yang pertama kalinya sejak 2006, ketika Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra diturunkan paksa lewat kudeta militer.
“Pemberlakuan darurat militer kali ini belum berdampak negatif terhadap peringkat utang, meskipun kami masih terus mengikuti perkembangan yang ada,” ucap Andrew Colquhoun, Ketua Utang Asia Pasifik Fitch Ratings di Hongkong.
Colquhoun bahkan menyatakan adanya kemungkinan pemberlakuan darurat militer untuk memecah kebuntuan politik selama lebih dari 6 bulan terakhir.
