Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau kecil terluar di provinsi itu, guna menyelesaikan masalah pemerataan pembangunan di daerah tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Kaltim Frederik Bid mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronkan rencana kegiatan dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan - kawasan tersebut. Koordinasi tidak hanya dilakukan antar lembaga atau badan di daerah tetapi juga di pusat.
"Sehingga tujuan pemerataan pembangunan bisa tercapai melalui koordinasi yang baik antar pusat dan daerah," ujarnya dalam sambutannya, Kamis (8/5/2014).
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan selama ini masih belum ada sinkronisasi program untuk penyelesaian masalah perbatasan. Program antara pusat dan daerah seringkali tidak saling terhubung sehingga ada overlapping di lapangan.
Dengan melakukan koordinasi semacam ini, akan ada pemetaan masalah sehingga ada pembagian tanggung jawab program.
Rakor ini diikuti oleh kabupaten dan kota yang memiliki wilayah perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau kecil terluar serta perwakilan dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
