Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ormas MKGR Priyo Budi Santoso mengatakan adanya tujuh poin yang akan dibahas bersama Ketua Umum Golkar dalam pertemuan antara ormas dan sayap Golkar, Senin (5/5/2014) malam ini.
"Nanti kita akan membahas soal yang kemarin. Ini forum konsultasi karena kita sudah lama tidak bertemu dengan ketua umum dan ormas golkar yang lain," ujarnya kepada wartawan saat mendatangi kediaman Aburizal Bakrie.
Saat ditanyai apakah ormas mendukung mengenai koalisi Golkar-Gerindra, Priyo enggan memberikan penjelasan. "[Ini] bertemu dengan Ketum saja belum," katanya.
Sebelumnya, ormas dan sayap partai Golkar telah menggelar rapat di kantor DPP Partai Golkar, Jumat 2 Mei. Dalam rapat tersebut disetujui 7 poin penting yakni :
1. Ormas dan Sayap Partai Golkar Partai Golkar gagal dalam mewujudkan target perolehan suara sebesar 27%. Karena itu, Ormas dan Sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar melakukan evaluasi Pemilu Legislatif dalam rangka pemenangan Pemilu Presiden 2014.
2. Ormas dan Sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk melibatkan Ormas dan Sayap Partai Golkar dalam pengambilan kebijakan penting partai.
3. Ormas dan Sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Rapimnas VI satu hari setelah penetapan hasil Pemilu Legislatif 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum.
4. Ormas dan Sayap Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk mengundang DPD II dalam Rapimnas VI sebagai peninjau sesuai AD/ART.
5. Ormas dan Sayap Partai Golar memandang bahwa Calon Presiden dari Partai Golkar tetap sebagaimana yang diputuskan dalam Rapimnas III. Apabila terjadi perubahan keputusan sesuai dengan keputusan Rapimnas III yang semula sebagai Calon Prseiden menjadi Calon Wakil Presiden harus diputuskan dalam Rapimnas VI.
6. Ormas dan Sayap Partai Golkar mendesak perubagan BKPP menjadi Bappilu sebagai AD/ART.
7. Ormas dan Sayap Partai Golkar mendesak Forum Rapimnas VI Partai Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap rekomendasi hasil Munas Partai Golkar Pekanbaru untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Partai Golkar sekali dalam lima tahun (sesuai Pasal 30 ayat 2 Anggaran Dasar).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
