Undian Pop Mie: Masih Ada 19 Nissan March yang Tersisa

Bisnis.com, SEMARANG - PT Indofood CBC Sukses Makmur Tbk. akan mengundi 19 unit mobil Nissan March pada Mei sebagai bagian promo Pop Mie Get Lucky 2014.

Area Sales Promotion Manager PT Indofood CBP Divisi Noodle Cabang Semarang Waluyo mengatakan program Pop Mie Get Lucky mengundi 48 unit mobil yang tidak dapat diuangkan maupun ditukar barang lain.

Menurut dia, pengundian ke-29 bulan ini dimenangkan warga Kendal, merupakan pemenang ke-4 dari Jawa Tengah selama promo Pop Mie Get Lucky digelar sejak 2011.

"Dari 48 unit masih ada 19 mobil yang akan diundi dua minggu lagi. Pemenang undian bulan ini Mohammad Naufal Ahmad dari Kendal," jelasnya seusai pemberian hadian di Dealer Nissan Puri Anjasmoro, Kamis (24/4/2014).

Sebelumnya, telah ada 4 pemenang undian dari Jateng lainnya yang diperoleh warga Kudus, Wonosobo, Pekalongan dan juga Kendal. Hadiah Nissan March diserahterimakan secara langsung serta diantar hingga kediaman.

Devie Permana selaku Branch Manager Indofood Divisi Noodle Semarang mengungkapkan pemberian hadiah dalam program promo merupakan salah satu apresiasi kepada pelanggan.

Hadiah mobil yang disiapkan, ujarnya diberikan kepada pemenang undian tanpa dipungut pajak hadian dan bea balik nama kendaraan.

"Pajak hadian dan biaya balik nama ditanggung Indofood, pemenang tidak dikenakan biaya apapun," tambahnya.

Sementara, untuk pemasaran Pop Mie, Indofood mencatat konsumsi tertinggi di wilayah Jawa Barat disusul Jawa Tengah. Sementara pengiriman undian promo yang berlangsung 1 Februari - 31 Mei 2014 banyak dari konsumen Jateng.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mengeluhkan hal serupa.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Jhony Dharma mengaku apabila kenaikan listrik jadi digulirkan oleh pemerintah maka akan berimbas pada PHK.

Menurutnya, industri akan menaikkan biaya produksi dan menaikkan harga barang mereka.

“Kalau harga barang menjadi mahal dan tidak laku pasti akan terjadi PHK di perusahaan. Maka dari itu, pemerintah pusat harus mencari alternatif lain untuk mengatasi persoalan energi ini,” ujarnya.