Bisnis.com, BANDUNG - Ribuan buruh di Jabar patut khawatir. Pasalnya, ancaman pembutusan hubungan kerja (PHK) 30% dari total karyawan akibat adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) terhadap industri besar dan terbuka mulai awal Mei 2014 dari sejumlah perusahaan bukan sekadar isapan jempol.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jabar Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan resmi dari sejumlah perusahaan mengenai rencana perampingan jumlah tenaga kerja akibat tingginya pengeluaran pascakenaikan TDL.
"Mendengar hal ini tentu saja kami sebagai pekerja menjadi deg-degan karena khawatir kalau hal ini benar-benar terjadi," katanya, saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/4/2014).
Bahkan tidak hanya listrik yang akan membebani keuangan perusahaan, pengeluaran untuk air pun tak kalah hebatnya. Karena baru saja sejumlah perusahaan daerah air minum (PDAM) melakukan penaikan tarif penjualan air hingga 1000%.
Pihak buruh menurutnya bisa memahami beban berat yang harus dipikul para pengusaha. Karena sejak awal tahun, pengusaha sudah kelimpungan menghadapi tekanan naiknya upah minimum kota (UMK).
"Kami tidak bermaksud menakut-nakuti. Tapi, ini disampaikan langsung oleh pengusaha kepada kami. TDL ini dampaknya tidak hanya perusahaan besar, perusahaan kecil pun mengalami hal yang sama," ucapnya.
Untuk itu, isu penolakan TDL akan menjadi salah satu agenda tuntutan seluruh organisasi serikat pekerja di Jabar dalam peringatan Madyday mendatang.
Kenaikan TDL ini, merupakan sebuah bentuk kegagalan BUMN yang tidak becus menjalankan roda bisnisnya. Selain itu, pihaknya pun menduga kenaikan TDL merupakan pelampiasan partai penguasa setelah gagal dalam Pileg 2014.
Hal yang sama pun disampaikan oleh Ketua SPSI Jabar Roy Jinto. Menurutnya, wacana kenaikan TDL ini hanya akan menjadi pintu masuk bagi perusahaan untuk melakukan perampingan karyawan.
"Dampaknya tidak hanya akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang, tapi juga membuka celah PHK dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebaiknya harus dipikirkan solusi lain mengatasi hal ini," ucapnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Dedy Widjaja menilai adanya penaikan listrik bagi industri kakap serta akumulasi beban yang telah didapat kalangan dunia usaha selama ini akan menyebabkan kebangkrutan.
Dia menjelaskan semestinya pemerintah memberikan waktu lebih panjang bagi industri untuk mempersiapkan biaya produksi menyusul berbagai kebijakan yang merugikan dunia usaha.
"Apabila pemerintah tetap menetapkan kenaikan listrik pada awal Mei maka akan diikuti dengan kenaikan harga barang, serta mereka bisa tutup pabrik kalau tidak bisa bersaing dengan barang impor,” ujarnya.
Oleh karena itu, jelasnya, lebih baik saat ini pemerintah menjaga keberlangsungan iklim investasi ketimbang menetapkan sejumlah kebijakan yang tidak pro dunia usaha.
Bahkan, jelasnya, tidak menutup kemungkinan ribuan buruh di Jabar terancam PHK akibat industri tidak dapat menutupi kebutuhan yang kian membengkak.
"Bahaya kalau pengusaha tidak bisa menutupi biaya operasional, ribuan karyawan bisa terancam PHK," katanya.
Dia mengatakan skema dalam waktu dekat pengusaha kemungkinan akan memangkas biaya produksi untuk efisiensi. Hal ini dilakukan agar beban yang didapat tidak membengkak.
