HET Regional LPG 3 Kg Mendesak Diberlakukan

Bisnis.com, SEMARANG--PT Pertamina Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menilai penentuan harga eceran tertinggi (HET) regional mendesak guna mengontrol harga LPG 3 Kg, pasalnya distribusi cenderung liar di pasaran.  

General Manager PT Pertamina Marketing Operation Regional IV Subagyo Hari Mulyanto menegaskan perlunya pelaksanaan tata niaga LPG bersubsidi untuk meminimalisir dampak kelangkaan di masyarakat.

"Dengan distribusi yang ada bisa memberikan porsi sewajarnya terkait kebutuhan, sesuai sasaran masyarakat yang mendapatkan subsidi," jelasnya, Kamis (3/4).

Dia menuturkan aturan pendistribusian itu telah ditetapkan dalam tata niaga LPG subsidi 3 Kg, melalui Perpres 104/2007 tentang penetapan harga LPG 3 Kg, peraturan Menteri ESDM 26/2009 soal pendistribusian LPG 3 Kg dan peraturan bersama Mendagri - Menteri ESDM 17/2011 dan 05/2011 tentang pembinaan dan distribusi di daerah.

Subagyo menambahkan, mengenai kuota distribusinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersinergi dengan mengeluarkan HET, sehingga ada kontrol dalam pemasarannya.

"Saat ini kami sudah melakukan pendataan terkait distribusi LPG 3 Kg dengan data yang akan dievaluasi. Pendataan itu melalui Sistem Monitoring Penyaluran LPG 3 Kg. Simol3K," lanjutnya.

Manager Region Domestic Gas wilayah Jateng - DIY Carolus Damar Sasongko menjelaskan suplai LPG di Jateng-DIY berasal dari kilang utama dan back up yang didapatkan dari wilayah Jateng, Jatim, Jabar bahkan juga diambil dari Sulawesi dan Kalimantan.

"Untuk kebutuhan saat ini Jateng relatif aman karena suplai diapit Jatim dan Jabar."

Sementara mengenai kontrol harga LPG 3 Kg di pasaran, Sasongko menilai tiga dasar aturan pemerintah perlu direalisasikan sehingga pemasarannya tidak terhambat.  

"Sejauh ini aturan baru menetapkan harga sampai di tingkat pengecer, setelah itu sesuai mekanisme pasar dengan harga yang liar," katanya.