Optimisme di Provinsi 1001 Lubang Jalan

Bisnis.com, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah menjanjikan optimisme geliat ekonomi di masa yang secara khusus dilabeli Tahun Infrastruktur. Berbekal cibiran sebagai provinsi 1001 lubang di jalan, pembenahan infrastruktur mendapat sambutan.  

Topik infrastruktur secara khusus dilempar dalam Forum Ekonomi dan Bisnis oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah V Jateng - DI Yogyakarta, mempertemukan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, Kadin Jateng, Perbankan, akademisi dan sejumlah perwakilan asosiasi.

Kepala BI Kpw Wilayah V Jateng - DIY Sutikno mengutip data APBD Jateng mengatakan Pemprov telah menaikkan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur menjadi Rp2,3 triliun (naik 83%) dari anggaran 2013.

"Porsi anggaran infrastruktur tersebut mencapai 55,34% dari total belanja langsung, atau 16,45% dari total APBD provinsi sebesar Rp13,99 triliun," ujarnya dalam Forum Ekonomi yang digelar bekerja sama dengan Bisnis, Rabu (26/3/2014).

Isu infrastruktur diangkat karena perannya sebagai the most binding constraint dalam menggerakkan perekonomian.

Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Angelina Ika Rahutami menilai infrastruktur yang buruk pada kenyataanya berdampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Setidaknya, dalam catatannya terdapat enam aspek yang terpengaruh meliputi pertanian, ekonomi, transportasi, kesehatan, pendidikan serta budaya dan jati diri.

Kaitannya dengan infrastruktur, pada kenyataanya Jateng masuk dalam program MP3EI Koridor Jawa dengan penekanan sebagai pendukung industri dan jasa.

Sektor industri tumbuh kuat dan menjadi unggulan seperti tekstil, furnitur, makanan dan minuman, peralatan transportasi, industri pengolahan tembakau hingga perkapalan.

Hasil survei yang dipaparkan Ika mencatat upaya pengembangan infrastruktur Provinsi telah dilakukan meski tahun ini akan lebih difokuskan.

Pada tataran aksesibilitas wilayah, terdapat agenda penuntasan pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), pembangunan jalan tol trans Jawa, operasional Bandara Ahmad Yani, pengembangan Bandara Adi Soemarmo Solo juga kelanjutan modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas.

Tidak hanya itu, dorongan infrastruktur juga dilakukan melalui reaktivasi jalur KA dan pengembangan KA komuter, pengembangan transportasi massal, penyediaan sarana pendukung jalur ganda, serta peningkatan kapasitas ruas jalan juga status jalan.

Ternyata penanganan akses saja tidak cukup. Ika menambahkan upaya lain yang diketahui telah dilakukan Pemprov dan pemerintah pusat terlihat pada pembangunan embung, waduk beserta sejumlah penanganan untuk sungai sebagai antisipasi banjir dan rob perkotaan di Pantura.

Langkah itu masih dilengkapi dengan pelayanan dasar melalui penyiapan sistem pengelolaan air minum (SPAM) Regional di 8 jalur dan Tempat Pembuangan Akhir Regional dengan pengembangannya.

Kepala Bappeda Pemprov Jateng Herru Setiadhie menyatakan permasalahan pembangunan merupakan isu strategis yang diupayakan mendapatkan perhatian lebih.

Lagi-lagi kualitas infrastruktur menjadi salah satu bagian utama yang menjadi sorotan dengan catatan selama ini kualitas dan kapasitas pelayanannya belum optimal.
"Ditambah dengan pemenuhan kebutuhan menuju kedaulatan padangan dan kedaulatan energi juga masuk dalam isu strategis permasalahan pembangunan."

Menyoal arah pembangunan infrastruktur, Bappeda Jateng berupaya mendorong realisasi peningkatan kondisi sehingga kualitas, kapasitas dan pelayanan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing wilayah.

Namun, hal mendasar perlu mendapat porsi perhatian sehingga aksi pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan yang disusun Pemerintah Daerah.

Herru menjabarkan pentingnya pembagian kewenangan antar pemerintah untuk mengurusi kendala pembebasan lahan juga urusan perizinan. Sedangkan permasalahan mendasar yang mendesak diurai itu seperti kapasitas jalan terbatas dengan biaya ogistik yang tinggi.

Bappeda menegaskan Pemprov Jateng telah mengambil langkah upaya peningkatan kualitas dan pelayanan terkait dengan infrastruktur, baik yang dilakukan daerah maupun dalam koridor MP3EI.

"Untuk MP3EI masih berjalan ada Bandar, double track (KA), tol, pelabuhan. Di sisi lain ada pengembangan kawasan industru sesuai dengan RT RW dan transportasi massal intermoda," ungkapnya.

Susunan rencana pembangunan, Herru mengatakan telah dirancang dengan proyeksi alokasi dana infrastruktur dalam APBD Provinsi 2013-2018 untuk peningkatan jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan, pengelolaan irigasi, konservasi sungai dan pengemdalian banjir serta pengamanan pantai.

Rencana alokasi data pada 2014 untuk peningkatan jalan dan penggantian jembatan senilai hampir Rp600 juta, 2015 mencapai Rp750 juta, 2016 (Rp1 miliar) 2017 (Rp1,2 miliar) dan 2018 (1,4) miliar.

"Harapan Jawa Tengah yang tertuang dalam misi RPJMD yakni meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan," pungkasnya.


//Positif//
Proyeksi pembenahan infrastruktur Jateng tersebut sepertinya mampu meniupkan angin positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih atraktif.

Hal itu tercatat dalam paparan awal Laboratorium Transportasi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang disusun Pakar transportasi Djoko Setijowarno dan Teguh Tuhu Prasetyo.

"Terdapat korelasi kuat antara tingkat pelayanan infrastruktur transportasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah, sudah dibuktikan dalam suatu studi di enam negara Asia Timur," kata Djoko.

Dia memperkirakan pada 2019 banyak jaringan jalan di Jateng mengalami titik jenuh. Meski tercatat peningkatan 7% pergerakan jalan namun menurutnya tidak akan mampu mengimbangi volume kepadatan kendaraan yang melintas.

Di sisi lain ia menilai integrasi jaringan jalan dengan jaringan transportasi dirasa lebih efektif seperti upaya pembangunann jalur ganda KA Jakarta - Surabaya yang beroperasi April 2014.

"Kawasan strategis berada pada jaringan utama, sehingga pengembangan jaringan transportasi secara tidak langsung mendukung aksesibilitas di, ke dan dari kawasan strategis," lanjutnya.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Jateng Rio Rianto mengharapkan pembenahan infrastruktur terintegrasi antara jalur darat dengan laut sehingga meminimalisir kendala beban operasional dan distribusi.

"Kalau infrastrukturnya terganggu yang paling terdampak adalah pembiayaan, delivery cost membengkak," ujarnya.

Selebihnya, dia menaruh harapan, Forum Bisnis dan Ekomoni bukan hanya membahas omong kosong isu terhangat, namun bagaimana mendorong upaya pembenahan dan penyelesaian akses infrastruktur lokal agar lebih optimal didukung dengan moda transportasi terintegrasi.