Bisnis.com, JAKARTA-- Kemitraaan dan keterpaduan berbagai institusi, perlu ditingkatkan dalam membantu menuntaskan masalah kependudukan, dan keluarga berencana.
"Peran organisasi masyarakat, pengusahan dan LSM sangat diperlukan, untuk mengatasi dan menuntaskan masalah kependudukan. Jadi, bukan hanya semata tanggung jawab pemerintah," kata Fasli Jalal, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Jakarta, Selasa (25/3/14).
Menurut dia, keterpaduan ini haris ditingkatkan, sehingga seluruh masyarakat menyadari pentingnya menuntaskan masalah kependudukan, untuk menciptakan masyarakat dan negara yang sejahterah.
Fasli mengtakan BKKBN sudah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014. Diantaranya angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,36 anak per wanita subur, angka penggunaan kontrasepsi (CPR) sebesar 60,1%, dam angka kebutuhan beselain itu ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneet) sebesar 5,6%.
Selain itu, lanjutnya, peserta KB aktif (PA) sebesar 29,8 juta, peserta KB baru (PB) 7,6 juta, PB keluarga miskin sebesar 13,1 juta, dan presentase peserta KB menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 27,5 juta.
Untuk mencapai berbagai sasaran dalam RKP BKKBN 2014 ini, ujarnya, telah dilakukan langkah-langkah akselerasi dan kegiatan setrategis sejak 2013. Tujuannya untuk menpercepat capaian target RJPMN 2010-2014 dan MDGs, serta sinkronisasi kegiatan dan anggaran.
"Karena itu dibutuhkan dukungan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja," ujar Fasli di sela-sela Rakornas BKKBN bersama mitra kerja untuk keberhasilan program KKBPK, yang berlangsung 24-26 Maret di Jakarta.
