Bisnis.com, SEMARANG--Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Jawa Tengah masih rendah sehingga perlu didorong untuk siap berkompetisi menuju pasar bebas Asean 2015.
Di Jateng telah ada 35 lembaga latihan kerja daerah dan 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang terakreditasi. Kedua lembaga berhasil melatih sekitar 180.000 calon tenaga kerja dalam setahun.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng Wika Bintang menyoroti banyaknya perusahaan padat karya yang masih belum menyaratkan sertifikasi untuk bidang-bidang strategis di perusahaannya.
"Di Jawa Tengah, banyak perusahaan padat karya terlebih sektor garmen dan tekstil, sejauh ini peningkatan ketrampilannya kebanyakan dilakukan on the job training," ujarnya, Rabu (19/3/2014).
Wika mengatakan sertifikat kompetensi tidak mutlak harus dipenuhi seluruh tenaga kerja, namun diharapkan pada bagian khusus perusahaan perlu memiliki ahli sesuai dengan standar kompetensinya.
Rendahnya tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Jateng, menurut dia juga terhambat biaya pengurusan antara Rp300.000 - Rp1juta per orang, bahkan bisa lebih dari itu.
Sementara itu, Disnakertransduk berupaya menggandeng lembaga pelatihan kerja serta berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) yang bertugas menjembatani Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan perusahaan yang membutuhkan calon tenaga kerja kompeten.
"Untuk balai latihan kerja luar negeri bagi tenaga kerja yang berminat juga harus punya sertifikasi kompetensi. Kami siap menjembatani," tuturnya.
Data BPS Jateng menunjukkan jumlah angkatan kerja pada akhir 2013 sebanyak 17 juta orang dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja tidak sampai 20%.
Ketua BKSP Jateng Hertoto Basuki kembali menggarisbawahi, secara keahlian tenaga kerja muda kurang siap bersaing menuju MEA 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
