Bisnis.com, MOSCOW - Sehari setelah penasehat keamanan AS mengirim pesan ancaman agar Rusia tidak ikut campur dalam transisi kepemimpinan di Ukraina, Rusia membalas pesan itu dengan menyatakan bahwa AS dan Eropa menjadi sponsor bagi teroris dan ekstremis melakukan kudeta Ukraina.
Pesan Rusia itu juga terkait dengan terjadinya diskriminasi terhadap etnis Rusia yang bermukim di Ukraina bagian selatan. "Situasi di Ukraina tidak akan lepas dari pengamatan kami," bunyi pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri Rusia, Senin (24/2/2014).
Pernyataan itu kemudian diikuti oleh sikap resmi pemerintah Rusia terkait tergulingnya Yanukovich. Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev sambil menyindir mengatakan, parlemen baru dan dan presiden interim sama sekali tidak memiliki legitimasi dan pemilu bulan depan tidak sah.
"Jika Anda menganggap orang membawa-bawa Kalashnikov berkeliaran di Kiev dengan topeng hitam sebagai pemerintah maka susah bagi kami untuk bekerja sama dengan pemerintah sejenis itu. Sementara rekan-rekan di Barat berpikir sebaliknya, menganggap mereka sah sebagai pemerintah. Saya tidak mengerti konstitusi, hukum jenis apa yang mereka baca tapi bagi saya itu memalukan..." kata Medvedev, seperti dikutip the Guardian.
Kalimat bersayap dari pemimpin Rusia itu adalah tanggapan pertama Moskow terhadap krisis yang terjadi di Ukraina, sekutu dekat mereka, yang belakangan telah meminta bantuan kepada AS dan Eropa untuk memulihkan ekonominya.
Pemerintah interim Ukraina menyatakan bahwa negara itu memerlukan US$35 miliar selama 2 tahun serta tindakan cepat lain, sementara Moskow membatalkan memberi pinjaman lunak senilai US$15 miliar yang diteken oleh Yanukovich pada November lalu.
Di sisi lain, pernyataan resmi Moskow itu juga membuka opsi baru tentang pecahnya Ukraina menjadi dua bagian, seperti Jerman dan Korea di masa lampau, dengan mengajukan referendum untuk mengubah konstitusi demi melindungi warga ras Rusia di selatan.
