Bisnis.com, BALIKPAPAN - Debat Konvensi Capres Partai Demokrat yang di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2014), mengangkat isu wilayah perbatasan. Semua peserta konvensi itu sepakat perbatasan adalah beranda depan negara, yang membutuhkan perhatian dan anggaran khusus.
Dino Patti Djalal, salah satu peserta konvensi, menegaskan warga di perbatasan juga memiliki hak untuk dilayani dan dijaga negara. Dino menyoroti perlunya perbaikan logistik di daerah perbatasan.
Dia mencontohkan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltim kekurangan sarana. Pasalnya, menurut Dino, hanya ada satu helikopter untuk memantau 1.000 kilometer lebih panjang perbatasan. “Beli 4-5 heli untuk jaga perbatasan,” ujar.nya
Sementara itu, peserta konvensi lainnya, Hayono Isman, mengatakan pembangunan di perbatasan akan berbeda kondisinya jika ada langkah terobosan dan perlunya dibentuk sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, misalnya, yang saat ini dipimpin Menteri Dalam Negeri nantinya dipimpin oleh Wakil Presiden.
Adapun Gita Wirjawan, peserta lain, mengutarakan perbatasan adalah serambi dan teras negara. Menurut Gita, negara perlu melakukan pendekatan dalam tiga hal yaitu, keamanan, kemakmuran, dan kelestarian.
“Pendekatan ketiga itu pun penting, sebab perbatasan seperti di Kaltara memiliki hutan yang masih asri. Lingkungan harus diproteksi,” ujar Gita.
Menyikapi kondisi perbatasan yang serba minim termasuk kelistrikan, peserta konvensi Dahlan Iskan menjawab, apabila dirinya menjadi presiden, pihaknya akan membentuk PLN khusus di wilayah perbatasan-pedalaman. “Indonesia terlalu besar untuk PLN yang ada sekarang,” ujar Dahlan.
Marzuki Alie, yang juga ikut konvensi, menegaskan harus ada kebijakan konkret dan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur di perbatasan sehingga investor pun tertarik. Negara, menurut Marzuki, semestinya bisa membangun perbatasan menjadi kota mandiri.
Ali Masykur mengemukakan pentingnya pembangunan milter dan industri militer demi menjaga martabat bangsa. “Jadi, siapapun presidennya, harus membangun militer dan industri militer,” tegas Ali.
Dalam kesempatan itu, Ali Masykur juga menyoroti perlunya upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kaltim. Sebab, buruknya infrastruktur terutama kurangnya sarana transportasi dapat menghambat distribusi bahan pokok yang berujung pada tingginya inflasi.
