Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Hanura mendesak pemerintah segera menetapkan status erupsi Gunung Sinabung sebagai bencana nasional.
Hal itu karena musibah alam tersebut telah berlangsung lebih dari 4 bulan dengan jumlah korban tewas 16 jiwa dan pengungsi sebanyak 26.000 penduduk.
Ketua Fraksi Hanura DPR Sarifuddin Sudding menilai pemerintah pusat lamban dalam bertindak dan justru berkutat pada indikator-indikator normatif status bencana nasional. Padahal, kondisi saat ini beban dan derita para pengungsi kian berat dengan adanya bencana alam tersebut.
“Permintaan bantuan dari pengungsi sudah menunjukkan pemerintah daerah kewalahan menangani bencana Sinabung. Penetapan bencana nasional juga tidak usah menunggu kedatangan Presiden SBY ke Sinabung yang baru direncanakan minggu depan," katanya melalui siaran pers, Kamis (16/1/2014).
Merujuk pada regulasi, memang ada Undang-undang (UU) No. 24/2007 tentang Penanganan Bencana. Dalam UU itu di disebutkan indikator status bencana meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
"Tapi lihat faktanya, penderitaan mereka [pengungsi] selama lebih dari empat bulan ini. Melihat faktanya mestinya sudah memenuhi indikator-indikator itu. Kami sayangkan pernyataan pejabat daerah maupun pusat yang selalu mengatakan Pemkab Karo masih mampu menangangi dampak erupsi,” papar dia.
Sudding mengatakan desakan penaikan status itu dilihat dari dua faktor utama. Pertama, jumlah pengungsi dan daerah terdampak makin banyak dan bertambah luas. Kedua adalah nilai kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah.
"Pengungsi telah mencapai puluhan ribu telah sangat banyak dan merujuk keterangan dari Pemkab Karo, kawasan terdampak erupsi seluas 10.000 hektare. Masyarakat sudah tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti bertani dan berkebun,” tutur Sudding.
Jumlah pengungsi yang bertambah itu terlihat dari data pekan lalu, (8/1/2014) yang tercatat sekitar 22.000 jiwa dan kini mencapai lebih dari 26.088 jiwa yang terdiri dari 8.103 kepala keluarga di 34 desa.
