Bisnis.com, SEMARANG - Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menyatakan kenaikan harga elpiji akan memengaruhi daya beli masyarakat, tidak hanya soal daya beli elpijinya saja, tetapi efek domino dari itu juga harus menjadi perhatian serius.
"Pertamina harus bisa berhitung cermat supaya tidak merugi. Soal untung rugi memang menjadi fokus kegiatan korporasi, tetapi tentu sebagai BUMN tidak bisa lepas tangan begitu saja soal dampak 'pricing policy' (kebijakan harga) yang dikeluarkan tanpa pertimbangan matang, apalagi situasi ekonomi dan politik makin sensitif saat ini," katanya, Jumat petang (3/1).
Doktor Dewi Aryani, M.Si. mengemukan hal itu ketika merespons pernyataan Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, Rabu (1/1), bahwa kenaikan elpiji tidak akan banyak berpengaruh pada daya beli masyarakat mengingat konsumen elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg adalah kalangan mampu.
Untuk masyarakat konsumen ekonomi lemah dan usaha mikro, kata Ali Mundakir, Pemerintah telah menyediakan elpiji 3 kg bersubsidi yang harganya lebih murah.
Dewi Aryani menegaskan bahwa elpiji adalah kebutuhan hajat hidup orang banyak. Jadi, kenaikan apa pun akan membebani rakyat, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit, tentu menjadi beban tersendiri bagi rakyat.
Menyinggung alasan PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg karena tingginya harga pokok elpiji di pasar serta turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan makin besar, Dewi menegaskan bahwa Pertamina tidak boleh berlindung di balik melemahnya rupiah.
"Pemerintah setiap tahun sudah memprediksi nilai dolar terhadap rupiah pada saat membuat postur anggaran. Tentu konsekuensi-konsekuensinya juga harus diperhitungkan," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
Menurut Dewi yang juga Duta UI Reformasi Birokrasi Indonesia, kenaikan harga elpiji tersebut salah satu bukti bahwa Pemerintah kurang jeli dalam menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi secara makro maupun mikro.
"Skenario 'planning' Pemerintah soal anggaran dan berbagai kebijakan energi dan turunannya tidak cermat direncanakan. Dan, menyalahkan kondisi eksternal adalah salah satu bukti Pemerintah mau cuci tangan," katanya.
Dewi yang juga calon tetap anggota DPR periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX menandaskan bahwa alasan Pertamina menggunakan acuan internasional kurang pas.
"Jangan terpicu soal-soal yang seharusnya kita bisa kendalikan. Acuan internasional seharusnya tidak menjadi faktor penentu utama kenaikan harga, apalagi ini merupakan program Pemerintah. Jadi, tanggung jawab Pemerintah melalui Pertamina juga harus melihat berbagai aspek di luar komersial," paparnya. (Antara)
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
