Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemensos Dorong RUU Disabilitas Lebih Humanis

Kemiskinan dan disabilitas identik dan mata rantai yang saling mengikat, serta berisiko membuat penyandangnya cenderung terpuruk dalam keterbatasan.
Rahmayulis Saleh
Rahmayulis Saleh - Bisnis.com 03 Desember 2013  |  14:21 WIB
Kemensos Dorong RUU Disabilitas Lebih Humanis
/JIBI/Solopos/Agoes Rudianto
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kemiskinan dan disabilitas identik dan mata rantai yang saling mengikat, serta berisiko membuat penyandangnya cenderung terpuruk dalam keterbatasan.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan rantai kemiskinan bisa diputus bila penyandang disabilitas mendapat jaminan sebagai penerima manfaat program pembangunan, sekaligus mendapat kesempatan berpartisipasi aktif dalam proses di dalamnya.

"Kemensos meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan ke arah perlindungan, memajukan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan," kata Mensos pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2013 di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Dia menuturkan dalam pembentukan RUU Penyandang Disabilatas dan Naskah Akademisnya, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dan organisasi penyandang disabilitas.

Muatan RUU yang disebutkan itu, lanjut Mensos, antara lain penggunaan konsep penyandang disabilitas yang berbeda dengan penyandang cacat.

Disabilitas tidak hanya mencakup ketidakberfungsian anatomi tubuh seseorang, tapi juga aspek sosial yang lebih luas. Misalnya lingkungan fisik dan sikap penerimaan terhadap orang yang mengalami keterbatasan kemampuan fungsi anatomi tersebut. Istilahnya kecacatan lebih menonjolkan ketidakmampuan fungsi anatomi semata.

Selain itu, lanjutnya, substansi RUU lebih luas dan tidak hanya mencakup rehabilitas, jaminan dan perlindungan sosial meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan sipil.

RUU itu memastikan terlaksana secara efektif jika sudah disahkan menjadi UU, memuat mekanisme pelaksanaan antara lain dalam bentuk rencana aksi nasional penyandang disabilitas.

Dia mengatakan proses pembentukan RUU masih dalam proses drafting di Kemensos. "Agar RAN bisa aplikatif, direncanakan melalui Peraturan Presiden yang berlaku nasional.  Pembahasan draft tersebut dan muatan RAN, masih dalam proses koordinasi antarkementerian/lembaga," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

disabilitas penyandang disabilitas
Editor :
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top