Bisnis.com, JAKARTA- Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Tomagola menilai kinerja pemerintah tidak serius dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol oplosan yang beredar di sejumlah daerah.
"Saya kecewa dengan respons birokrat yang tidak menahu soal minuman oplosan di sejumlah daerah," paparnya di sela-sela Workshop Edukasi Media Anti Oplosan di Hotel Royal Kuningan, Kamis (28/11/2013).
Pernyataan Thamrin tersebut mengemuka seusai pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kapolri menjadi pembicara. Kedua institusi tersebut dinilai tidak memuaskan ketika peserta workshop menanyakan langkah yang telah dilakukan pemerintah.
Seperti diketahui, sejumlah kasus meninggalnya warga lokal dan asing terjadi tiga tahun belakangan ini akibat minuman oplosan atau campuran antara minuman alkohol dengan minuman lainnya.
Thamrin menjelaskan perlunya regulasi yang kuat dan bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencegah dampak bahaya dari menuman beralkohol oplosan tersebut.
Seperti diketahui, lebih dari lima orang wisatawan asing meninggal dunia kala menenggak minuman alkohol oplosan di pusat wisata Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Seharusnya para pemangku kebijakan itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka dibayar tinggi dari uang rakyat, sementara kerjanya tidak jelas," ungkapnya.
