Imam Subechi Terpilih Menjadi Ketua Ikahi

Bisnis.com, JAKARTA--Hakim Agung Imam Subechi terpilih menjadi ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) periode 2013-2016 menggantikan Hakim Agung Muhammad Saleh.

"Pak Imam terpilih sebagai ketua terpilih secara demokratis, 'one man one vote' (satu orang satu suara)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur, saat dihubungi Antara dari Jakarta, Senin.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IKAHI XVII di Bali ini, Imam Subechi mendapat dukuangan 90 suara, diikuti Hakim Agung Gayus Lumbuun yang mendapat dukungan 12 suara, Hakim Agung Abdul Manan tiga suara dan Hakim Agung Suwardi tiga suara.

Dengan terpilihnya Imam Subechi, Ridwan berharap kepengurusan Ikahi yang akan datang lebih berwarna dan diisi oleh pengurus wajah baru, muda serta mumpuni.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Munas Ikahi XVII yang resmi dibuka oleh Ketua MA Hatta Ali pada Minggu (27/10/2013) malam, di hotel Paradiso, Denpasar, Bali, berlangsung pada 27-29 Oktober 2013 dengan mengusung tema "Ikahi Siap Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Modern".

Hatta Ali dalam sambutannya, berharap terwujudnya peradilan modern, di mana Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, bukan hanya sebagai pemutus tetapi harus menjadi manajer dalam mengelola perkara dalam majelis.

Dalam kapasitas sebagai manajer ini, lanjutnya, hakim harus menguasai teknologi informasi, karena MA telah melakukan institusionalisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi, yakni CTS di peradilan umum, SIADPA di peradilan agama, SIADPTUN di peradilan TUN dan SIADDILMIL di peradilan Militer.

"Ini (Munas IKAHI) momentum untuk kontemplasi bagi Pengurus dan anggota untuk selalu bertanya apa yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi," kata Hatta.

Dia mengungkapkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, MA bersama badan peradilan Indonesia telah berusaha keras melakukan reformasi peradilan di semua lini dengan menggulirkan berbagai kebijakan strategis.

Ketua MA ini mengungkapkan beberapa kebijakan strategis, diantaranya implementasi keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan.

"Kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya badan peradilan yang modern," tukasnya. (Antara)