Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemerintah Minta Kejakgung Tengahi Kasus Koba Tin

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung untuk meminta PT Koba Tin memenuhi kewajiban mereka.
Inda Marlina
Inda Marlina - Bisnis.com 04 Oktober 2013  |  18:28 WIB
Pemerintah Minta Kejakgung Tengahi Kasus Koba Tin
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung untuk meminta PT Koba Tin memenuhi kewajiban mereka.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite mengatakan pihaknya meminta lembaga hukum tersebut sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kementerian ESDM meminta pertimbangan hukum mengenai kewajiban perusahaan yang telah diputus kontraknya pada 18 September lalu.

"Semua pertimbangan akan tergantung Kejaksaan Agung. Akan ada penyitaan aset atau bagaimana, itu tergantung mereka," katanya, Jumat (4/10/2013).

Untuk melanjutkan wilayah pertambangan bekas Koba Tin, PT Timah (Persero) Tbk ditunjuk sebagai koordinator antara badan usaha milik negara tersebut dengan dua tingkat badan usaha milik daerah Bangka Belitung. Keputusan untuk porsi saham lebih besar atau kecil antara BUMN dan BUMD diserahkan sepenuhnya oleh konsorsium tersebut.

Corporate Secretary PT Timah Agung Nugroho mengatakan sementara saat ini perseroan menunggu perubahan status kontrak karya bekas Koba Tin menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Sementara ini semua sepakat PT Timah memegang mayoritas," katanya.

Koba Tin wajib menyerahkan kewajiban seperti membayar gaji karyawan yang tertunggak dan melakukan reklamasi pasca tambang. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Malaysia Smelting Corporation (MLC) Berhad berencana membawa masalah kontrak Koba Tin ke arbitrase internasional.

Pemerintah menyatakan hal tersebut merupakan hak mereka, tetapi pemerintah tetap tidak akan mencabut keputusan untuk memutus kontrak tambang timah itu. (ltc)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejaksaan agung koba tin
Editor : Linda Teti Silitonga
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top