Bisnis.com, PEKANBARU--Kabupaten Kutai Kertanegara menjadi daerah dengan skor paling rendah dari sisi transparansi anggaran, versi hasil survei yang diumumkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Berdasarkan hasil survei, Kabupaten Kutai Kertanegara skornya hanya 3. Skor tertinggi ada pada Kota Mataram dengan skor 51. Lukman Hakim, Research Officer dari Sekretariat Nasional (Seknas) Fitra mengatakan Kutai Kertanegara bahkan tidak mempublikasikan dokumen anggaran apa pun.
“Mereka juga tidak punya web LPSE [Layanan Pengadaan Secara Elektronik],” ujarnya dalam acara Launching Sub-National Open Budget Survey (SN-OBS) di Pekanbaru, Kamis (26/9/2013).
Selain itu, hasil survei menyebutkan Provinsi Jawa Timur (skor 20) dan Kabupaten Indragiri Hulu (skor 13) juga mendapat skor rendah dibandingkan dengan daerah lainnya, meski keduanya telah mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah.
“Kami kecewa juga, padahal dua daerah itu banyak dapat penghargaan governance kepemerintahan,” ujar Lukman.
Hari ini, Kamis (26/9/2013), Fitra mengumumkan hasil survei Sub-National Open Budget Survey (SN-OBS). Survei itu adalah survei yang dilaksanakan oleh organisasi mitra IBP (International Budget Partnership) di setiap negara. Di Indonesia, survei ini dilaksanakan oleh Seknas Fitra selaku mitra IBP.
Proses survei yang dimulai sejak Januari 2012 ini, mengumpulkan data komparatif tentang ketersediaan informasi anggaran di masyarakat. Secara bersamaan, survei ini juga memperluas praktek akuntabilitas anggaran di tingkatan daerah.
Fokus utama survei ada pada empat dokumen kunci dalam proses penganggaran yaitu RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBD, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), dan laporan audit atas LKPD.
Survei dilakukan pada level pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ada 12 wilayah survei yang dipilih berdasarkan representasi luas area budaya. Tim survei menggunakan UU Kementerian Keuangan No.88 Tahun 2011 tentang Fiskal dan Indeks Kemiskinan untuk mencari wilayah dengan beragam situasi sosial ekonomi.
“Yang disurvei ada 12 daerah yang harus mewakili Indonesia dari barat sampai timur, kecuali Maluku dan Papua karena keterbatasan dana dan keahlian sumber daya manusia. Budget kami hanya US$100.000,” ujar Lukman.
Keduabelas daerah yang disurvei itu terdiri dari empat provinsi, empat kabupaten, dan empat kota. Empat provinsi yang dipilih yaitu Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur.
Selanjutnya, empat kabupaten yang dipilih yaitu Indragiri Hulu, Bondowoso, Lombok Utara, dan Kutai Kertanegara. Sedangkan, empat kota yang dipilih yaitu Pekanbaru, Blitar, Mataram, dan Samarinda.
