Bisnis.com, JAKARTA - Pada Senin (16/9) lalu sekitar 15 ribu buruh se-Jabodetabek kembali melakukan aksi demo di Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia dan didepan Istana Merdeka untuk menuntut realisasi kenaikan upah minimum 2014 yakni sebesar 50%.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada akhir Oktober nanti.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai wajar bila buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50% dalam skala nasional.
Terlebih saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, bahkan Indonesia menjadi pusat investasi utama di dunia. Oleh karenanya, sudah seharusnya kesejahteraan buruh ditingkatkan dan upah minimum dinaikkan.
Tuntutan yang disuarakan sejumlah organisasi buruh ini dinilai tidak realistis. Kenaikan upah tidak mungkin dilakukan sebab kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami kesulitan akibat krisis global serta posisi rupiah yang sedang melemah. Apabila tuntutan itu dipaksakan agar dipenuhi, maka ancaman PHK massal tidak bisa dihindari.
Memang, tuntutan buruh terhadap kenaikan upah hingga 50% tahun depan merupakan hak pekerja. Namun berkaca pada kenaikan UMP tahun ini, ternyata kinerja buruh tidak terdongkrak kenaikan UMP. Sebaiknya buruh tidak hanya menuntut upah, tetapi harus meningkatkan produktivitasnya.
Aksi demo menuntut kenaikan upah yang disampaikan buruh boleh saja dilakukan. Namun buruh juga harus ikut dengan mekanisme pengupahan yang sudah disepakati oleh tiga lembaga yaitu pemerintah, perwakilan buruh dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Daerah.
Selain itu, kita juga meminta para serikat pekerja untuk bersabar agak tidak tergesa-gesa menyampaikan aspirasi kenaikan UMP 2014, karena proses negosiasi di dewan pengupahan baru akan berlangsung Oktober tahun ini.
Pengirim:
Ade Rachman
Perum Indraprasta, Jl. Pajajaran Bogor
Jawa Barat
