Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahap pertama 2013 sebesar Rp3,99 triliun, atau sekitar 85,76% dari total nilai alokasi BLSM nasional sebesar Rp4,65 triliun.
Berdasarkan data dari PT Pos Indonesia, Minggu, (21/7/2013), sebanyak 13,31 juta rumah tangga sasaran (RTS) telah menerima dana BLSM.
Sementara itu, sisanya 2,21 juta RTS belum mendapatkan dana BLSM, atau setara dengan Rp663,29 miliar.
Nusa Tenggara Barat, menjadi provinsi dengan persentase penyerapan paling tinggi yakni 96,81% dari total nilai BLSM sebesar Rp141,46 miliar. Di sisi lain, Papua mencatatkan penyerapan terendah yakni 11,24% dari total nilai BLSM sebesar Rp130,50 miliar.
Tiga provinsi dengan alokasi dana BLSM terbesar yakni provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, rata-rata mencatatkan penyerapan dana BLSM di atas 90%. Adapun, rata-rata alokasi dana BLSM ketiga provinsi tersebut sebesar Rp726 miliar.
Di lain sisi, pemerintah juga menjanjikan perbaikan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat menyusul banyaknya penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Di Wonogiri misalnya, perangkat desa dan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) terdaftar sebagai penerima BLSM. Sementara di Bantul, pengusaha batik berskala ekspor juga dilaporkan menerima BLSM.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana mengatakan PT Pos Indonesia (Persero) akan menyusun daftar penerima BLSM yang telah meninggal, pindah alamat atau beralih status menjadi kaya.
Daftar itu disusun berdasarkan laporan dan pengembalian kartu perlindungan sosial (KPS) dari setiap kelurahan/desa. Berdasarkan catatan Bisnis, Bappenas mendapat laporan bahwa sekitar 10.000 KPS dikembalikan ke Pos Indonesia karena tidak tepat sasaran.
Dari langkah tersebut, pemerintah berharap rencana penyaluran BLSM tahap II pada periode Agustus-September terhadap para penerima dana BLSM akan lebih tepat sasaran.
