Bisnis.com, JAKARTA - Setelah meminta maaf, karena dicap sebagai lembaga terkorup atas hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII), Mabes Polri kini malah mempertanyatakan responden dalam survei itu.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Ronny F. Sompie mengatakan responden yang berjumlah hanya 1.000 orang itu semuanya hanya terdiri dari beberapa kota dan tidak mencakup desa.
Kepolisian, lanjutnya, berada di kota dan di desa, dan justru sebagian besar ada di desa, mulai dari Mabes Polri sampai Polsek.
“Anggota Polri sekitar 400.000 orang, apakah 1.000 orang responden ini pernah bertemu dengan 400.000 polisi itu?,” ungkapnya, Kamis (11/7/2013).
Ronny menegaskan pihaknya perlu mengklarifikasi pelaksanan survei yang merepresentasi hasil survei itu, meskipun telah berbesar hati dan terbuka atas koreksi, pengawasan, dan teguran yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut.
Korps Bhayangkara itu menuntut agar lembaga survei memberikan rekomendasi yang tajam.
“Apakah survei ini ingin perbaiki atau menjelekkan Polri? Kalau memperbaiki, harus tajam dan solutif, bukan memamerkan kejelekan Polri. Representasinya itu bukan mewakili orang indonesia. Kalau survei itu dibantu orang yang bertemu Polri, pasti hasilnya juga berbeda,” paparnya.
Bahkan, menurutnya, Polri kini tengah semakin baik dalam membangun institusinya.
Hal ini ditunjukkan dengan sikap Polri yang hampir setiapl tahun memecat rata-rata sebanyak 300 anggota Polri yang terbukti melanggar dan bersalah.
Pada 2008, lanjut Ronny, tercatat angkap cukup tinggi sebanyak 500 anggota Polri yang dipecat.
“Ini menujukkan Polri serius dan berubah memperbaiki diri. Kalau survei ini dilihat, simpul-simpul penyimpangan yang diperoleh hasil penelitan tersebut akan dipertanyakan,” katanya.
Sebelumnya, GCB terkumpul melalui survei pada 114.000 orang di 107 negara. Khusus untuk di Indonesia, ada 1.00responden yang disurvei di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung.
Dalam survei pada 9 Juli 2013 lalu itu, Kepolisian juga menjadi lembaga paling tinggi indikasi terkorup yaitu 4,5% disusul DPR dengan presentase yang sama. Di urutan ketiga terkorup adalah peradilan sebesar 4,4% dan partai politik di 4,3%.
