Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menilai Kepolisian tidak pernah serius memberantas korupsi yang merajalela di insititusinya.
Pernyataan ini terkait hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang menyatakan institusi Polri menjadi salah satu lembaga pemerintahan terkorup di Indonesia.
“Persoalan [korupsi] ini belum terbenahi secara benar,”katanya saat dihubungi, Kamis (11/7/2013).
Dia mencontohkan seorang siswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2004 lalu, melakukan penelitian seputar hal ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan korupsi di lembaga Polri sudah menjalar dari bawahan hingga petingginya.
Karena itu, Bambang mengaku tidak heran dengan hasil survei TII yang menyebutkan hal serupa. Budaya korupsi di tubuh koprs Bhayangkara, menurutunya, disebabkan oleh kurangnya tingkat pengawasan di tubuh Polri.
“Korupsi di kepolisian itu mulai dari bawah sampai ke atas itu merupakan hubungan yang saling terkait. Kalau ini tidak diperbaiki dan sampai sekarang dikatakan termasuk tertinggi ya bisa saja terjadi seperti itu,” katanya.
Selain itu, Bambang juga menyebutkan bahwa tidak ada hubungan faktor kesejahteraan perwira yang menjadi penyebab lembaga tersebut dicap sebagai lembaga terkorup.
Jika pun ada hubungan, lanjutnya, itu hanya sebagai salah satu faktor dari berbagai faktor penyebab korupsi yang menjamur di tubuh Polri. Faktor-faktor itu antara lain kepemimpinan, rumusan kewenangan, pengawasan, dan pendidikan yang tidak professional.
Namun, Bambang menegaskan faktor penyebab utama korupnya lembaga pengamanan dalam negeri ini adalah karena posisi jabatan dalam struktur organisasi Polri tidak saling berkesinambungan dengan posisi jabatan lainnya.
“Terutama dalam konteks pengawasan. Strukturnya harus diperbaiki dalam arti hubungan dalam organisasi itu harus sistemik dan pengawasannya harus optimal,” tegasnya.
