BISNIS.COM, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch menyatakan selama ini lembaga swadaya masyarakat atau LSM sudah transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat sehingga argumen soal transparansi anggaran Ormas terbantahkan.
Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan segala perangkat hukum untuk mengetahui transparansi keuangan LSM sebetulnya sudah tersedia tinggal pemerintah melaksanakannya.
"Kami sendiri mempublikasikan laporan keuangan, setiap tahun diaudit, dan di up-load di situs resmi kami. Jadi alasan RUU Ormas karena LSM tidak transparan itu terbantahkan, aturan sudah ada tinggal dijalankan," katanya di Jakarta, Sabtu (29/6/2013).
Erwin Natosmal Oemar, peneliti hukum dari Indonesian Legal Roundtable, mengatakan pihaknya juga transparan dalam menyediakan informasi keuangan.
"Kami transparan. Kalau pemerintah ingin mengetahui dana kami, kami menyediakan itu. Dalam UU Yayasan juga sudah diatur bagaimana laporan keuangan," katanya.
Emerson mengatakan ICW berpegang teguh pada prinsip tidak menerima dana dari APBN, APBD, politisi, Bank Dunia, IMF, dan semacamnya. Selama ini ICW disokong oleh lembaga donor dari luar yang menopang visi misi ICW dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia.
Hifdzil Alim, dari Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, mengatakan aturan hukum sudah banyak soal transparansi keuangan Ormas.
"Aturan hukum sudah banyak aturan keuangan misalnya PPATK, BPK juga audit. Jadi alasan bahwa Ormas tidak transparan itu terbantahkan, kalau pun ada dana asing ke Ormas itu Ditjen Bea dan Cukai bisa memeriksa dana itu," katanya. (ltc)
Baca Juga
o 36 Anggota DPR Diragukan Berantas Korupsi. Siapa Saja Mereka?
