Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HARGA BBM NAIK: Jadi Komoditas Politik Menarik Simpati Rakyat

BISNIS.COM, JAKARTA--Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah dinilai menjadi berkah tersendiri bagi partai politik menjelang pemilihan umum tahun mendatang.


BISNIS.COM, JAKARTA--Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah dinilai menjadi berkah tersendiri bagi partai politik menjelang pemilihan umum tahun mendatang.

"Rencana tersebut dapat dimanfaatkan oleh parpol untuk merebut hati rakyat," kata Heri Budianto, pakar komunikasi politik Universitas Mercu Buana di sela-sela diskusi "Berebut Berkah Subsidi", Sabtu (15/6/2013).

Heri menyebutkan apapun kebijakan dan langkah yang akan diambil pemerintah baik populer maupun tidak populer seperti kenaikan BBM akan dijadikan instrumen komunikasi politik parpol.

"Kenaikan BBM ini dapat dimanfaatkan oleh parpol nonkoalisi seperti PDI Perjuangan dan Hanura. Namun, publik harus cerdas dan fokus kepada persoalan inti kehidupan, karena implikasi yang besar. Ditambah lagi menjelang puasa, Lebaran, dan pergantian tahun ajaran, harga sudah melambung," ujarnya.

Tak hanya itu, paparnya, kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan permasalahan distribusi yang akan mengiringinya juga akan menjadi komoditas komunikasi politik tersendiri.

Hal tersebut diamini Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin. Menurutnya, dari perspektif politik, tidak hanya parpol nonkoalisi saja yang akan memanfaatkan momentum tersebut. Dia memprediksi, nantinya BLSM akan menjadi ajang klaim program kementerian yang dipimpin menteri asal parpol koalisi sebagai program andalan.

Saleh kemudian mempertanyakan alasan pemerintah dibalik rencana penetapan kenaikan BBM pada tahun ini, setahun menjelang pemilu.

"Mengapa baru sekarang, padahal tahun lalu pemerintah sudah diberikan kesempatan tapi tidak menaikkan. Mengapa sekarang saat menjelang puasa, Lebaran dan tahun ajaran baru?" ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Satya Widya Yudha mengatakan akan berjuang agar kebijakan apapun yang diambil pemerintah mendapatkan respons baik dan masyarakat tidak dirugikan.

"Kami juga menyadari BLSM hanya bersifat sementara, tap kami ingin memposisikan diri sebagai pemerintah yang run the show, karena siapapun presidennya, ini adalah masalah," pungkasnya. (34)



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Yusran Yunus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper