BISNIS.COM, JAKARTA-Aliansi Jurnalis Independen mengkhawatirkan pertemuan Forum Pemimpin Redaksi se-Indonesia yang digelar di Nusa Dua Bali, 13-14 Juni 2013, terjebak dalam kepentingan politik pihak tertentu terutama dikaitkan dengan mendekatnya pelaksanaan Pemilu 2014.
"Kami menerima keluhan dari berbagai kalangan terkait dengan sepak terjang Forum Pemred. Forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, namun juga pimpinan perusahaan, pejabat negara dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik," kata AJI dalam pernyataan sikap resminya terkait dengan Forum Pemred, Kamis (13/6/2013)
Pernyataan sikap AJI ini ditandatangani oleh Eko Maryadi (Ketua AJI Indonesia) dan Willy Pramudya (Koordinator Divisi Etik Profesi AJI).
Menurut AJI, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi saat ini.
Di tengah berbagai masalah, seperti masih banyak wartawan digaji di bawah standar (termasuk kontributor dan freelancer), tiadanya jaminan asuransi dan perlindungan profesi, ancaman kekerasan yang menghantui pekerja pers, serta rendahnya kualitas dan etika wartawan, AJI mempertanyakan relevansi pertemuan Forum Pemred dengan fasilitas mewah di Bali.
Mengutip pemberitaan sebuah media online nasional, AJI menyebutkan peserta Forum Pemred mendapatkan tiket pesawat pulang-pergi dari tempat asal, hotel berbintang selama tiga hari dan makan gratis.
Saat registrasi di Bali Nusa Dua Convention Hall, peserta mendapatkan bingkisan selain ID card sebagai peserta forum.Bingkisan itu berisi a.l. satu kilogram gula pasir, sebotol minyak angin, makanan ringan kacang goreng, dan satu bungkus kondom.
"Patut dipertanyakan, bagaimana dan dari mana Forum Pemred memperoleh fasilitas seperti itu".
Hadir dalam pertemuan Forum Pemred itu sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu a.l. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Energi & SDM Jero Wacik, Gubernur Bank Indonesia Agus Marwotowardojo, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dan sejumlah pengusaha nasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menutup pertemuan pada Jumat, 14 Juni 2013.
AJI menyerukan anggotanya agar tidak mengikuti keputusan apapun dari forum tersebut, terutama jika bertentangan dengan prinsip independensi, profesionalisme, dan etika jurnalistik. AJI mendukung hak setiap orang untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat.
"Namun kami menentang upaya pengorganisasian wartawan yang menjadikan pers sebagai corong kepentingan politik tertentu, perpanjangan tangan pemilik modal, yang menyerobot independensi ruang redaksi," tegas AJI.
