.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA--Hilangnya akses perempuan terhadap sumber daya alam akibat investasi massif di sektor tersebut menjadi salah satu persoalan yang dilaporkan ke Pelapor Khusus PBB untuk hak perumahan, Raquel Rolnik.
Hal itu disampaikan Khalisah Khalid, Kepala Departemen Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Alam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di Jakarta.
Rolnik berlatarbelakang arsitek dan perencana perkotaan yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun terkait dengan rencana serta pengelolaan lahan perkotaan.
Khalisah mengatakan krisis agraria akibat massifnya bisnis di sejumlah sektor membuat kalangan perempuan kehilangan aksesnya terhadap lahan dan tempat tinggal.
Sektor-sektor yang dimaksud adalah pertambangan, perkebunan, infrastruktur di kawasan pangan maupun pariwisata. "Seluruh cerita yang bernama pembangunan, semakin meminggirkan perempuan, menjauhkan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupannya dan melanggengkan diksriminasi," kata Khalisah ketika dikonfirmasi Bisnis, Rabu (12/6/2013).
Dia mengatakan dengan hilangnya akses perempuan terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya, juga berakibat kehilangan rumah sebagai tempat tinggal. Khalisah memaparkan maraknya investasi di sektor sumber daya alam menyebabkan terjadinya konflik lahan, pencemaran, degradasi, dan deforestasi.
Laporan itu telah disampaikan pada pekan ini kepada Rolnik, yang membawahi masalah hak atas perumahan yang layak. Dalam kesempatan itu, Walhi bersama organisasi hak asasi dan lingkungan lainnya, meminta agar rekomendasi dapat dikeluarkan untuk pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pemenuhan kebutuhan perumahan.
"Pelapor PBB agar dapat mengevaluasi secara utuh kebijakan yang mempersulit setiap masyarakat untuk mempunyai rumah yang layak dan aman," kata Khalisah. "Perempuan yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungannya, dihadapkan pada praktek kekerasan dan kriminalisasi."
