Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IMF: Perlu Kebijakan Tegas Akhiri Krisis Ekonomi Global

BISNIS.COM, JAKARTA— Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengingatkan pentingnya kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah pelemahan ekonomi global dewasa ini.

BISNIS.COM, JAKARTA— Direktur International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengingatkan pentingnya kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah pelemahan ekonomi global dewasa ini.

Dalam pidatonya di Brookings Institution, Washington pada Selasa (4/6/2013), Lagarde menjelaskan perlunya penerapan kebijakan yang sesuai bagi masing-masing regional yang dia kategorikan dengan istilah ‘kelompok kecepatan’.

 “Kelompok kecepatan yang pertama pada dasarnya terdiri dari pasar negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika Sub-Sahara,” ujar Lagarde. Kelompok tersebut terdiri dari negara-negara yang tidak terkena dampak langsung dari krisis ekonomi global.

 Optimistis bahwa negara-negara berkembang akan menjadi tumpuan ekonomi global di masa depan, Lagarde menyarankan agar negara-negara tersebut mengimplementasikan kebijakan untuk mempertahankan pencapaian dan kekuatan ekonomi mereka selama ini.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, lebih mengacu pada pandangan ke dalam dalam mengatasi masalah kerentanan domestik dan hambatan struktural untuk mencapai pertumbuhan berkepanjangan.

Selain itu, Lagarde menilai negara-negara berkembang perlu mengacu pada pandangan ke luar dengan tetap siaga terhadap semakin derasnya aliran modal asing dari negara-negara maju, tertuama yang terjadi akibat kebijakan pelonggaran moneter di negara-negara maju.

Kelompok kecepatan yang kedua, menurut Lagarde, adalah negara-negara yang terhempas krisis tetapi sedang dalam proses pemulihan. Kelompok kedua ini meliputi negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Swedia, dan Swiss.

Lagarde menilai AS telah membuat kemajuan yang berarti dalam memperbaiki sistem keuangannya, sehingga dia optimistis negara adidaya tersebut akan mencapai pertumbuhan mendekati 2% tahun ini, atau bahkan lebih tinggi pada tahun depan.

Kendati demikian, perkembangan sistem keuangan saja belum cukup karena AS masih harus memperbaiki kerusakan pada sistem fiskal. “Tahun ini saja, penyesuaian fiskal akan mencakup setidaknya 2,5% dari PDB,” ujar Lagarde.

 Lebih jauh, Lagarde menegaskan AS membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan batasan utang. Hal tersebut, menurutnya, akan membantu mengatasi ketidakstabilan dalam pasar fiskal, dan kemungkinan hambatan terhadap pemulihan kerusakan yang lain.

Kelompok kecepatan yang ketiga, sementara itu, adalah negara-negara yang masih harus menghadapi jalan panjang menuju pemulihan ekonomi. Kelompok ketiga ini, menurut Lagarde, terdiri dari zona euro dan Jepang.

 “Yang pertama dan terutama, wilayah [zona euro] membutuhkan agenda pertumbuhan yang menggabungkan inisiatif pada level regional dan nasional. Hal tersebut mencakup peluang mencari pekerjaan yang lebih besar di wilayah manapun di zona euro, dukungan akan ketetapan utang, serta pembukaan lapangan pekerjaan melalui reformasi pasar,” jelas Lagarde.

 Kebijakan lain yang dapat diambil zona euro untuk mengatasi krisis adalah memprioritaskan pembersihan sistem perbankan dengan melakukan rekapitalisasi, restrukturisasi, dan—jika diperlukan—penutupan bank. Negara-negara Eropa, lanjut Lagarde, harus menyesuaikan kebijakan fiskal mereka tehadap fase pemulihan. Di samping itu, sebagian negara-negara di zona euro membutuhkan reformasi struktural untuk dapat meningkatkan daya kompetisi.

 Sementara untuk Jepang, Lagarde menilai kebijakan pelonggaran moneter yang telah ditempuh berada di jalur yang benar. Namun, Jepang dinilai perlu membuka peluang kerja yang lebih besar bagi perempuan dan manula untuk dapat mengatasi krisis.

 “Partisipasi kerja untuk perempuan lebih rendah 24% dibandingkan dengan laki-laki, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara pembanding lainnya. Hal tersebut menghambat banyak peluang ekonomi pada saat dibutuhkan,” jelas Lagarde.

Jepang, lanjutnya, harus menarik lebih banyak tenaga kerja perempuan, termasuk mengambil upaya untuk menyempitkan perbedaan gender dalam posisi karid, serta menyediakan dukungan yang lebih baik bagi wanita karir. (ltc)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : IMF
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper