BISNIS.COM, TANJUNG PINANG -- Kurikulum baru sebaiknya mulai dilaksanakan pada Juli 2014, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum siap sepenuhnya dalam pengadaan buku, pelatihan guru, dan penganggaran pada tahun ini.
"Kami menilai ada kecenderungan memaksakan pelaksanaannya. Padahal, terdapat bukti ketidaksiapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan kurikulum baru," ujar Herlini Amran, anggota Komisi X DPR, Selasa (28/5).
Herlini yang berasal dari daerah pemilihan Kepri mengungkapkan, ketidaksiapan kementerian terkait dalam melaksanakan kurikulum baru dapat dilihat dari pengadaan buku. Sampai sekarang untuk kegiatan itu belum disiapkan secara matang mulai dari aspek penganggaran, penentuan sekolah sasaran, serta pelatihan gurunya.
"Karena itu, kami menilai kelahiran kurikulum baru akan 'prematur' bila tetap dilakasanakan tahun sekarang," ungkapnya.
Dia juga mensinyalir pemaksaan implementasi kurikulum baru akan semakin memperlebar jurang perbedaan antara sekolah bekas sekolah berstandar internasional dengan sekolah-sekolah biasa lainnya di Tanah Air.
"Sekarang semakin terang benderang, Kemendikbud hanya mampu mengimplementasi kurikulum baru di bekas sekolah-sekolah berstandar internasional. Ambisi Mendikbud ini nyatanya melanggengkan eksklusivisme sekolah-sekolah tersebut setidaknya selama satu tahun kedepan. Sementara kualitas sekolah-sekolah di pesisir, perbatasan, atau pedalaman semakin terpinggirkan," kata Herlini
Pascakisruh UN 2013 dan terungkapnya fakta tambal sulam pengembangan kurikulum, Herlini meminta pihak Kemdikbud mau legowo mengimplementasikan kurikulum baru mulai Juli 2014.
Satu tahun kedepan, Kemendikbud sebaiknya mengoptimalkan penggunaan anggaran kurang lebih Rp829 miliar untuk peningkatan kapasitas para guru, seperti untuk pelatihan dan atau beasiswa bagi para guru.
Hal ini harus dipersiapkan secara maksimal karena para guru itulah yang akan menjadi ujung tombak implementasi kurikulum 2013.
Di samping itu, Kemendikbud perlu menyelesaikan isi kurikulum baru beserta dokumennya secara lengkap, utuh dan sistematis.
Isi buku pelajaran perlu dikaji oleh BSNP dan Puskurbuk sebelum masuk proses pencetakan. Yang terpenting, Kemendikbud harus bekerja lebih serius lagi merealisasikan standar pelayanan minimum di setiap satuan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia demi terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan.
"Andaikan lebih sabar dan lebih matang mempersiapkan kurikulum baru selama satu tahun ke depan, saya yakin masyarakat pendidikan Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada Mendikbud dan jajaran," ujar Herlini.
Bagi Herlini dan fraksinya, paparan persiapan kurikulum baru yang terus berubah-ubah jelas memperlihatkan ketidaksiapan jajaran Kemendikbud. Karena itu, ia meminta istana tidak mengabaikan permasalahan selama ini.
"Bayangkan ada pengajuan anggaran yang labil seperti itu! Mulai diajukan Rp611 miliar, kemudian berubah menjadi Rp1,45 triliun, tiba-tiba menggelembung menjadi Rp2,49 triliun, lantas turun drastis menjadi Rp604 miliar, dan terakhir dikoreksi menjadi Rp829 miliar," katanya.
Dia berpendapat mengonstruksi Kurikulum Pendidikan Nasional tidak selayaknya dilakukan seperti cara-cara sekarang, melainkan perlu waktu yang cukup dan persiapan matang.
"Dipangkasnya target sekolah sasaran implementasi Kurikulum Baru dari 100 ribuan sekolah menjadi 6.000-an sekolah adalah fakta ketidaksiapan Kemdikbud yang seharusnya direspon secara bijak," tegas Herlini. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
