BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan proyek terowongan multifungsi deep tunnel yang membentang 20 kilometer dari Jl MT Haryono sampai waduk pluit tidak layak dan berbiaya mahal.
Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mengatakan Pemprov DKI akan menjelaskan kepada Kementerian PU bahwa program deep tunnel bukan pakai APBD atau ABPN. Pemerintah pusat membandingkan normalisasi sungai lebih efektif ketimbang deep tunnel.
“Deep tunnel kalau swasta nggak mau ya sudah gitu lho, ini kan tidak pakai APBD. Kalau pakai APBD tentu kita tidak memilih deep tunnel tapi kita akan memilih normalisasi sungai dan waduk,” katanya di Balai Kota DKI, Senin (13/5/2013).
Normalisasi sungai ditargetkan selesai dalam kurun waktu dua tahun. Kurun waktu itu terbilang lama karena normalisasi butuh rumah susun untuk menampung warga yang kena gusur. “Jadi kenapa normalisasi sungai butuh waktu 2 tahun karena nyiapin rusunnya yang lama,” katanya.
Gubernur Joko Widodo menegaskan tidak akan menggusur warga bantaran sungai sebelum tersedia rusun. Pemprov akan memberikan rusun bagi masyarakat tetapi menghilangan tradisi pemberian uang kerohiman. Pasalnya banyak masyarakat DKI denan modus menempati tanah negara untuk mendapatkan uang kerohiman.
