BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan alokasi anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) sejumlah Rp2,1 miliar pada 2013 untuk membiayai program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Balikpapan Abidin Idris menyebutkan ada empat titik yang menjadi lokasi sasaran dari program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBK) ini.
Nantinya, masyarakat secara mandiri akan memanfaatkan dana tersebut untuk membangun sanitasi di lingkungannya dengan supervisi dari pemerintah daerah.
“Jadi, semacam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan sanitasi yang masih kurang baik di wilayahnya,” ujarnya, Senin (6/5/2013).
Pemkot Balikpapan, tambahnya, juga memberi dana pendampingan sebesar 10% dari alokasi DAK yang dikucurkan. Apabila kucuran dari APBN sebesar Rp2,1 miliar, maka alokasi dana pendampingan yang dianggarkan Pemkot Balikpapan sebesar Rp210 juta.
Selain program SLBK, Pemkot Balikpapan juga memiliki program sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi.
Tahun ini, pihaknya menerima bantuan pembiayaan juga sebanyak empat titik, atau meningkat dua titik dibandingkan pada 2012.
“Jadi, total ada delapan titik tahun ini. Kalo tahun lalu cuma 5 titik, 3 untuk SLBK dan 2 untuk Sanimas,” tukasnya.
Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Balikpapan Muhaimin menyebutkan masyarakat merupakan aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Usulan program ini berasal dari pemetaan daerah kumuh yang ada di Balikpapan. Selanjutnya, pihaknya mencari kecamatan yang prioritas memerlukan dengan melihat alokasi anggaran yang ada.
Identifikasi ini terus berlanjut hingga tingkat rukun tetangga (RT) yang masih belum memiliki sanitasi yang layak.
“Kemudian masyarakat yang menentukan mulai dari perencanaan sampai pembangunan sanitasi tersebut,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga harus menyumbang tenaga serta areal tanahnya apabila termasuk dalam areal yang diperlukan dalam sanitasi.
Tentunya, hal ini sudah disepakati dalam rapat bersama antar masyarakat.
Muhaimin menyebutkan program ini hampir sama dengan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Perbedaan terletak pada dinas yang bertanggung jawab yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota dan Permukiman.
