Kadin Setuju Single Price dan Harga Internasional

BISNIS.COM, SEMARANG -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghapuskan subsidi bahan bakar minyak dan menerapkan harga minyak internasional.
Endot Brilliantono | 30 April 2013 20:23 WIB

BISNIS.COM, SEMARANG -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menghapuskan subsidi bahan bakar minyak dan menerapkan harga minyak internasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan kebijakan penghapusan subsidi BBM sudah disarankan Kadin sejak lama, karena kebijakan pemberian subsidi oleh pemerintah itu, selama ini telah mengakibatkan dampak negatif dilapangan, seperti terjadinya penyelundupan dan kelangkaan.
 
“Kadin dari dulu sudah mengusulkan pada pemerintah untuk menghapus subsidi BBM, dan serahkan saja seperti harga pasar minyak internasional,” tuturnya, disela Rakornas Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan dan Kesehatan di Semarang, Selasa (30/4/2013).
 
Menurutnya, dengan menetapkan harga jual BBM di Indonesia saat ini dengan mengacu harga pasar internasional, maka akan ada dana yang bisa dihemat akibat pemberin subsidi BBM selama ini tersebut mencapai sekitar Rp300 triliun.
 
Dia mengatakan, pemerintah tidak perlu kuatir dengan dampak pada masyarakat luas, seperti terjadinya inflasi, karena dampak itu tidak dapat dipungkiri.
 
“Akan berdampak pada inflasi iya, namun dampak ini tidak akan bertahan lama, hanya sementara. Tapi bandingkan dengan dampak meningkatnya gairah ekonomi di daerah-daerah,” ujarnya.
 
Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat tersebut nantinya dapat diatasi dengan dana yang berhasil dihemat sekitar Rp300 trilliun itu dengan diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur di daerah tentu akan sangat berdampak pada menggeliatnya roda perekonomian menjadi semakin baik lagi.
 
“Kalau skema hitung-hitungan Kadin, bagikan saja setiap provinsi di Indonesia mendapatkan maksimal Rp5 triliun per tahun, tapi dengan syarat 50% harus untuk membangun infrastruktur, sisanya boleh untuk pendidikan, kesehatan dan bayar gaji pegawai negeri sipil (PNS),” tuturnya.
 
Menurutnya, dengan skema tersebut, maka bisa dibayangkan betapa roda ekonomi akan bangkit dan bergairah dan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mampu menyentuh level 1% hingga 2%.
 
“Kami sudah beberapa kali mengusulkan penghapusan subsidi BBM kepada pemerintah, namun selalu tidak ada tindaklanjut dari pemerintah. Selain itu, sebaiknya, pemberian subsidi BBM jangan menjadi komoditas dan permainan politik, apalagi menjelang pemilu," ujarnya.
 
Suryo menambahkan, selama BBM masih disubsidi, maka selama itu pula akan terjadi potensi kelangkaan, penyelewengan, dan penyelundupan, akibat masih tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi atau harga internasional.

Sumber : Puput Ady Sukarno

Tag :
Editor : Others

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top