BBM BERSUBSIDI : Pemerintah dapat Dukungan Seluruh Pemprov

BISNIS.COM, JAKARTA --Pemerintah mengklaim telah mendapat dukungan dari seluruh pemerintah provinsi terkait wacana pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dalam rapat koordinasi, mayoritas Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan respon positif atas wacana pemerintah pusat untuk mengendalikan subsidi BBM.

"Semua mengatakan bahwa memang subsidi kita harus kita kurangi dan kita kendalikan, karena memang daerah pun merasakan membutuhkan dana-dana untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan infrastruktur," ujarnya di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (16/04).

Bahkan, imbuhnya, Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia merekomendasikan agar pemerintah segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Hatta menegaskan pemerintah daerah memiliki peran yang sentral dalam implementasi wacana kebijakan pengendalian BBM bersubidi yang tengah dimatangkan pemerintah. Utamanya terkait sosialisasi dan pengawasan di daerah.

"Diperlukan kesiapan-kesiapan dari Pemda untuk sosialisasi mengajak masyarakat terkait dua macam SPBU, ada yang SPBU BBM subsidi dan tidak subsidi," tuturnya.

Namun Hatta masih enggan memaparkan wacana yang dimaksud, karena menurutnya hal tersebut masih didalami dan belum diputuskan.

Sebagai gambaran, imbuhnya, pemerintah akan meningkatkan harga jual BBM bersubsidi bagi kendaraan plat hitam, kecuali sepeda motor. Peningkatan harga tersebut tidak akan dilakukan sekaligus sesuai harga keekonomian, melainkan berada pada kisaran Rp6.500-7.000/liter.

"Kalian sudah berspekulasi Rp6.500, tetapi belum menjadi keputusan. Saya katakan semua masih dalam pendalaman kita, sampai dengan sidang kabinet menyatakan ya, putuskan," katanya.

Hatta menjanjikan rencana kebijakan tersebut akan disampaikan secepatnya, bahkan kalau bisa akan dilakukan pada bulan ini.

Di samping itu, imbuhnya, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan kepala daerah untuk menata keberadaan SPBU di daerah-daerah. Pasalnya, keberadaan SPBU dirasakan kurang mengimbangi kebutuhan konsumen, sehingga terjadi penyelewengan dan penjualan secara ilegal.

"Segera akan dilakukan penataan untuk mempercepat pembangunan SPBU, agar daerah-daerah tidak menggunakan BBM yang diambil secara ilegal atau tidak benar," ujarnya.